TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Jepang melalui Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (PITP) Jepang Akihiro OHTA meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI untuk membangun jalan akses ke Pelabuhan Cimalaya.

Menteri Pekerjaan Umum RI, Djoko Kirmanto menjelaskan hingga saat ini akses ke Cilamaya masih dikaji oleh pemerintah. Pasalnya, jalan akses tersebut pasti akan memakan lahan pertanian kelas satu yang ada di sekitar Karawang.

"Padahal Karawang menurut peraturan tata ruang harus digunakan untuk lahan pertanian," ujar Djoko di kantornya, Jumat (27/12/2013).

Djoko menjelaskan jalanan menuju Cilamaya sepanjang 30 kilometer dikali dengan luas jalan itu bisa menghabiskan lahan ratusan hektare.

"Kita akan cari cara agar sawah di Karawang itu tidak berkurang," ungkap Djoko.

Pemilihan akses Cilamaya sepanjang 30 kilometer x 60.000 kilometer diakui Djoko karena banyak perusahaan milik Jepang disana. Selain itu dapat memecahkan kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Mungkin itu, sejauh ini dibangun di timur supaya trafficnya pecah, sehingga sebagian lari ke timur. Kalau semua numpuk di Priok apa enggak capek nanti," papar Djoko.