TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan menunda kenaikan elpiji non subsidi 12 kg yang pada awalnya direncanakan naik per 1 Juli 2014.

Penundaan ini disebabkan belum ada kepastian dari pihak stakeholder yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gigih Wahyu Irianto, Vice President Domestic Gas Pertamina menyampaikan kenaikan elpiji 12 kg pasti akan terealisasi dalam tahun ini, namun saja ia bilang belum tahun kapan pastinya.

Yang jelas, ia bilang Pertamina akan bersikap transparan untuk kenaikan elpiji demi kelangsungan bisnis elpiji.

"Mekanisme elpiji yang diatur pemerintah hanya elpiji bersubsidi yakni elpiji melon alias 3 kg sebab hal itu masuk ke dalam mekanisme APBN. Sedangkan di luar 3 kg itu diserahkan kepada kami, " kata Gigih saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Senin (21/04).

Ia bilang, Pertamina menargetkan mencapai harga keekonomian harga elpiji 12 kg di tahun 2016, namun hal itu mesti dicicil dari sekarang.

"Yang pasti tidak jadi bulan Juli, bulan kapannya saya belum tahu, tunggu mandat dari stakeholder. Jika pemerintah tidak mau subsidi 12 kg, kenapa Pertamina mesti lakukan itu, " kata dia.

Harga elpiji dinaikkan sebab harga elpiji Pertamina sudah tidak seimbang dengan harga elpiji dunia.

Belum lagi, kata Gigih impor Pertamina dari Saudi Aramco juga meningkat serta harga patokan gas dari Aramco juga naik.

Gigih menjelaskan jika impor semakin besar maka bea keluar yang sebesar 5% juga akan besar, dan biaya tersebut dimasukkan Pertamina ke dalam biaya produksi.

"Kalau production cost naik, siapa yang mau tanggung. Tahun 2014, kita impor elpiji subsidi sebesar 4,8 juta metrik, sedangkan non subsidi 1,2 juta metrik ton. Sedangkan konsumsi nasional tahun ini 6,2 juta metrik ton dengan pertumbuhan meningkat 7% setiap tahun, " katanya.

Dengan pertumbuhan akan konsumsi elpiji 7-10% per tahun, Gigih bilang hal ini tidak diimbangi dengan tingkat kemampuan Pertamina dalam memproduksi elpiji.

Tahun 2013 lalu, Indonesia mengimpor LPG dari negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Gigih bilang Pertamina harus impor dari produsen elpiji besar agar harganya lebih murah. Tahun ini juga, target impor tidak akan jauh beda dari tahun 2013 lalu.

Tahun 2013 lalu, impor elpiji sebesar 59% dari total kebutuhan nasional, sisanya 41% diambil dari kilang-kilang milik Pertamina dan swasta.

Menurut data yang dipaparkan Gigih berdasarkan survey AC Nielsen, untuk kawasan perkotaan, elpiji 12 kg dipakai oleh 86% pelanggan yang mampu, dan elpiji 3 kg digunakan sebesar 14%.

Sedangkan di daerah rural atau kawasan pedesaan elpiji 12 kg digunakan hanya 6% dan elpiji 3 kg digunakan 94%. Hal ini yang menjadikan Pertamina sangat ingin menaikkan harga elpiji 12 kg.