Masih Kurang Dukungan Kementerian Ekonomi dan Pariwisata soal Kuliner Indonesia
Dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) terhadap perkembangan kuliner asal Indonesia dirasa masih sangat kurang.
Penulis: Arif Wicaksono
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) terhadap perkembangan kuliner asal Indonesia dirasa masih sangat kurang. Belum ada dukungan secara menyeluruh yang bisa diberikan pelaku industri untuk tertarik berbisnis kuliner asal Indonesia.
Edward Wanandi, Chairman IDN Global, mengatakan bahwa dukungan selama ini masih berpusat kepada standarnisasi dimana ada sebuah standar dan aturan dalam masakan asal indonesia. Namun belum ada dukungan dalam pembiayaan dan kemudahan dalam bahan baku.
"Belum ada kemudahan dalam bahan baku, bahan baku tidak disubsidi, selain itu tidak ada subsidi dalam pola pembiaayaan usaha kuliner yang mengedepankan masakan indonesia, ini yang menyulitkan," kata Edward Wanandi, Chairman IDN Global, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Edward menuturkan bahwa hal ini berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Thailand dimana ada subsidi bagi bahan baku dan pemberian bea tarif pengiriman bahan baku yang lebih murah ketika memakai Thai Airways. Sehingga, makanan Thailand berkembang lebih pesat ketimbang makanan di indonesia.
"Dukungan pemerintah disana lebih jelas, jadi perkembangan bisnis disana bisa berjalan untuk mempopulerkan makanan Thailand di dunia internasional, berbeda dengan disini, apalaagi belum ada kesadaran pentingnya mempopulerkan makanan asal indonesia diluar negeri," katanya.
Ia menyarankan agar diplomasi budaya ini juga melibatkan kementerian perdagangan, industri keuangan serta komponen lainnya. Karena menurutnya tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pengembangan masakan tradisional tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.
"Tidak bisa sendiri-sendiri, selama ini kami kan (sebagai pelaksana acara kuliner), selalu bergerak secara terpisah," katanya.