TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani, menegaskan keseriusan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla mengembangkan UKM akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan yang dipimpinnya lima tahun kedepan.

Untuk itu, Sekjen  Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyarankan strategi Pengembangan UMKM yang dapat dilakukan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK.

Pertama, menurut Franky, pemerintahan Jokowi-JK harus memberikan ijin gratis bagi perusahaan-perusahaan UMKM pemula. Selain itu juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengusaha pemula UMKM supaya ilmu usaha mereka lengkap dan bisa berdaya saing.

"Kalau di pertanian ada, PPL Penyuluh Pertanian Lapangan, UMKM  perlu dapat pendampingan, pelatihan yang diperlukan. Pemerintah, kementrian dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pengusaha-pengusaha menengah besar di daerah-daerah," jelas Franky saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (21/8/2014).

Kemudian, menurut Franky, Jokowi-JK mesti membuat kebijakan supaya UMKM dapat menerima bunga kredit dibawah 10 persen. Terutama dalam perluasan usaha dan mudah diakses serta persyaratan yang tidak memberatkan. Karena, saat ini, kendala akses kredit pada jaminan yang tidak mampu diberikan UMKM.

"Dana-dana murah dan alokasi dana PKBL dari BUMN dapat menjadi salah satu modal kerja UMKM," usulnya.

Lebih lanjut kata dia, Pemerintah baru juga perlu meningkatkan Kredit Usaha Rakyat/KUR dan memberikan kemudahan dlm mengakses dana KUR kepada UMKM.

Bahkan, menurut dia, insentif-insentif fiskal lainnya juga perlu disiapkan. Seperti keringanan pajak, pengurangan Bea masuk untuk bahan baku atau barang modal untuk industri-industri tertentu yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menggunakan cukup signifikan bahan baku lokal atau berorientasi ekspor.

Kemudian, menurut Franky pula, Jokowi-JK perlu mendorong terciptanya 1 juta pengusaha UMKM  dalam 5 tahun pemerintahannya. 1 juta pengusaha UMKM tercipta harus terdidik dan terbina secara komprehensif dengan ukuran-ukuran.

Diantaranya, penciptaan lapangan kerja, kontribusi ekspor dan memberdayakan bahan baku lokal secara optimal-industri bernilai tambah dan hilirisasi, misalnya.