Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Foxconn Minta Lahan Gratis Menuai Jawaban 'Tidak' dari Pemerintah

Permintaan Foxconn akan lahan gratis menuai jawaban “Tidak” dari pemerintah.

Editor: Budi Prasetyo
zoom-in Foxconn Minta Lahan  Gratis Menuai Jawaban 'Tidak' dari Pemerintah
ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Menteri Keuangan M.Chatib Basri, menjadi pembicara dalam diskusi rangkaian Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013). Kompas 100 CEO Forum tahun ini mengangkat tema Perhelatan Politik dan Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi . WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA 

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA .-Foxconn kembali menghadapi rintangan di Indonesia. Permintaan Foxconn akan lahan gratis menuai jawaban “Tidak” dari pemerintah.

Perusahaan manufaktur elektronik asal Taiwan itu “terbiasa berbisnis di Cina,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri dalam suatu wawancara. Di Cina, katanya, lahan bisa diperoleh secara gratis. Di sini, “Anda mesti membeli,” karena pemerintah tak memiliki semua lahan seperti di Cina.

Beberapa tahun belakangan, Foxconn, yang secara resmi bernama Hon Hai Precision Industry Co, mengajukan rencana membangun pabrik di Indonesia. Foxconn terpikat melihat biaya tenaga kerja yang rendah, kestabilan politik, serta pasar domestik yang besar di Indonesia.

Pabrik Cina milik Foxconn—yang dikritik menyusul serangkaian kasus bunuh diri karyawan—merakit produk untuk perusahaan elektronik, termasuk Apple, Hewlett-Packard Co, dan Microsoft Corp. Biaya produksi semakin mahal di Cina. Itulah mengapa Foxconn memburu pasar alternatif.

Foxconn menggenggam daftar insentif yang mereka inginkan untuk calon bisnis mereka di Indonesia. Salah satunya ratusan hektare lahan yang ditawarkan pada harga diskon, atau gratis.

Perusahaan juga meminta perlindungan impor telepon genggam murah, produk yang direncanakan akan mereka rakit di Indonesia. Awal tahun ini, pemerintah sempat mempertimbangkan rencana Foxconn.

Tetapi, “tidak bisa,” papar Chatib tertawa ringan. “Kita tidak bisa membuat kebijakan [impor] hanya untuk satu perusahaan.”

Berita Rekomendasi

Permohonan insentif mengejutkan lainnya termasuk pembebasan pajak tertentu atau tax holiday. Sejauh ini kata Chatib, pemerintah hanya memberlakukan tax holiday bagi sejumlah perusahaan. Durasi tax holiday di Indonesia jauh lebih pendek ketimbang tawaran serupa di negara negara tetangga, misalnya Vietnam.(WSJ)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas