TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan secara tegas mengkritik belum diterapkannya sistem penyatuan Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax ke dalam harga tiket. Menurut dia, hal tersebut membuat situasi di bandara seperti kehidupan primitif.

"Belum disatukannya itu kan negara kita jadi sangat primitif sekali, kita kalau ke negara lain sangat gampang," ujar Dahlan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurut dia, seharusnya kebijakan penyatuan airport tax sudah harus dimulai sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, Dahlan berujar, penyatuan PSC ke dalam harga tiket yang dilakukan Garuda sejak 2 tahun lalu merupakan usaha BUMN untuk memberikan contoh kepada maskapai lain menerapkan hal yang sama.

Dahlan juga mengaku sudah berbicara ke Angkasa Pura mengenai penerapan sistem tersebut. Namun AP menyampaikan kepada Dahlan bahwa kewenangan penyatuan airport tax ke tiket itu ada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Tapi AP bilang ke saya, yang punya wewenang Kemenhub pak bukan kami," kata Dahlan sambil menirukan ucapan AP.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) E.E Mangindaan menanggapi dingin rencana Garuda memisahkan Passenger Service Charge (PSC) atau Airport Tax mulai 1 Oktober 2014. Dia pun mengatakan kalau keputusan Garuda seperti itu maka itu terserah kepada airlines BUMN tersebut.(Yoga Sukmana)