TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya. Ia bahkan menyarankan agar menteri ESDM teknokrat murni saja agar tidak rentan dipengaruhi.

Ia mengingatkan, mafia migas bermain di beberapa titik seperti royalti dan cost recovery. Dua sektor itu paling banyak dicuri dan diakali oleh mafia sehingga negara menanggung rugi. Mafia migas mengakali sehingga dana cost recovery melambung. Ujungnya negara hanya dapat secuil.

"Jangan dari birokrat atau pengusaha, teknokrat saja. Tentu saja rekam jejaknya bersih sekaligus juga bukan orang lama. Pasalnya, orang lama pasti paham bagaimana pola pencurian sehingga bukan mau memberantas malah mungkin melanjutkan," tegasnya, akhir pekan lalu.

Tentu saja, kata Boyamin, para pejabat yang terindikasi bersentuhan dengan mafia migas, seperti bekas Petral, bekas Pertamina, Pertamina yang masih aktif dan juga bekas BP Migas maupun pejabat SKK Migas saat ini yang terindikasi masalah tidak bisa dipilih menjadi tim energi dalam pemerintahan Jokowi.

Boyamin juga mewanti-wanti, jika memang tidak dapat menteri, bisa saja para mafia migas ini beroperasi untuk menyusupkan pejabat di level dirjen atau pejabat lingkaran kekuasaan maupun di level direksi BUMN untuk terus melahirkan atau melanggengkan kebijakan pro mafia migas.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir meluruskan terkait tudingan yang selama ini ditujukan kepada Petral. Menurut dia, mafia migas di tubuh Petral hanyalah isu belaka.

Ali mengatakan, Pertamina sudah tidak lagi membeli BBM impor dari trader sejak tahun 2012 lalu. Faktanya Pertamina mengundang national oil company langsung, kemudian membeli produk premium langsung dari produsen pemilik kilang.

Sehingga tidak ada lagi transaksi yang terjadi langsung antara trader dan Pertamina. Pertamina pun, menurut Ali, tidak pernah sembarangan dalam memilih trader pada masa lalu. Ada dua pertimbangan Pertamina, menurut dia, dalam memilih rekan bisnis, yaitu kredibilitas dan reputasi. Jika dua syarat itu terpenuhi, maka perseroan barulah yakin mengikat kerja sama business to business.

Anggota BPK Bahrullah Akbar menilai, tuduhan yang dialamatkan pada Petral dan wacana terkait pembubaran Petral menunjukkan kebiasan orang Indonesia yang mudah dalam mencari kambing hitam. "Mafia itu mafia apa? Seharusnya, ayo perbaiki sistemnya semua dari hulu sampai hilir," kata Bahrullah.(Yudho Winarto)