TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, menilai keluarga Soemarno akan merebut kembali bisnis hulu migas di dalam negeri. Salah satu contoh kongkret menurut Daeng adalah proses pemilihan Dirut PT Pertamina (Persero).

"Dengan kekuasaan sebagai menteri BUMN, tentu Rini Soemarno tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan pihak lain yang bukan kolega, jaringan bisnis dan sekutunya," ujar Daeng kepada wartawan, Jumat (14/11/2014).

Daeng menilai, untuk menguasai perusahaan BUMN menjadi sangat mudah bagi Rini. Daeng berpendapat bahwa Rini akan memilih kawan, kolega, keluarga mereka sendiri dalam jajaran direksi BUMN. "Dengan demikian oligarki mereka akan terbentuk kuat," jelas Daeng.

Lebih lanjut dijelaskan, usaha keluarga Soemarno menempatkan orang-orangnya seperti penunjukan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM. Kemudian Sudirman Said mengangkat Widyawan sebagai Stafsus.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menunjuk PT DDI untuk menyaring calon direksi Pertamina. Ditunjuknya PT DDI sejak awal dicurigai karena perusahaan ini konon adalah milik keluarga Soemarno, Oengky Soemarno. Kementerian BUMN juga belum mengonfirmasi kebenaran masalah ini ke publik.

Hasil dari seleksi yang dilakukan PT DDI memperkuat kecurigaan ini. Nama nama yang lolos seleksi ternyata adalah bagian dari bisnis Soemarno, Inc, seperti Ahmad Faisal Mantan Dirut Niaga Ptm era Ari Soemarno, Widyawan mantan deputi SKK Migas-Stafsus Sudirman Said yang juga merupakan jaringan Soemarno, dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin mantan Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom.

"Menguasai Pertamina berarti menguasai sumber uang terbesar. Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 triliun setahun," ujarnya.

Itulah sebabnya Pertamina selalu menjadi incaran penguasa dalam memperkuat oligarki yang korup dan menjadikan Pertamina sebagai mesin uang. Dalam situasi ketika kabinet ekonomi dikuasai oligarki bakal sangat membahayakan bagi masa depan Pertamina.

"Satu sisi Pertamina menjadi sarang mafia, yang nantinya dengan alasan pertamina yang buruk pemerintah akan lebih jauh melakukan privatisasi pertamina seiring liberalisasi perdagangan BBM," pungkasnya.