TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kelistrikan yang juga Ketua Umum Lembaga Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK-4P) Okky Setiawan, meminta kepada direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terpilih nantinya harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bekerja.

“Semangat pemerintahan baru untuk memberantas korupsi, wajib diapresiasi. Siapapun yg menjadi Dirut PLN ke depan harus libatkan KPK sehingga bisa terkontrol dalam semua bidang baik itu keuangan PLN,” kata Okky, kemarin.

Menurut Okky, hal itu perlu dilakukan mengingat PLN memegang peran yang sangat strategis sebagai satu-satunya BUMN kelistrikan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pasokan listrik Nusantara.

“Pemimpin PLN ini haruslah orang yang benar-benar bersih dan memiliki dedikasi tinggi dan membenahi manajemen dan kebocoran-kebocoran yang ada di PLN,” kata Okky.

Selain itu, kata dia, posisi dirut ini juga sangat berat karena harus ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan anak perusahaan yang ada di bawah PLN. Dia ambil contoh PT PLN Batubara yang kondisinya merugi.

Okky menambahkan, posisi dirut dan juga direksi lainnya idealnya berasal dari dalam PLN karena lebih mengerti masalah teknis. Okky mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima bahwa ada dua nama yang dalam dalam PLN yang sudah mengikuti proses fit and proper test yakni Fahmi Mochtar yang juga pernah memimpin PLN, dan Firdaus Akmal yang merupakan mantan direktur utama PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN. “Menurut saya salah satu dari kedua orang ini layak dipilih,” katanya.

Disinggung mengenai kinerja dirut saat ini yakni Nur Pamudji, menurut Okky cukup baik. Hanya saja, kata dia, Nur Pamudji memiliki keterbatasan yakni dalam masalah senioritas dengan direksi lainnya. “Jadi, bisa jadi banyak kebijakan beliau yang tidak bisa berjalan. Dugaan saya, ini salah satu faktor yang membuat dia meminta pengunduran diri ke pemerintah,” kata Okky.