TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai ketentuan diskon yang digembar-gemborkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM, Sudirman Said tidak pernah ada.

"Angola akan keberatan dengan posisi diskon USD15 bbl. Pasalnya, biaya pokok produksi minyak sendiri di atas USD90-an. Angola pasti tidak memberikan diskon USD15 bbl karena USD15 bbl itu besar sekali," ujar Noorsy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Menurutnya, transparansi dalam proses kerjasama sedang dilakukan antara pemerintah dengan Sonangol perlu dilakukan.

"Permasalahan terbesar pemerintah adalah untuk terbuka (terkait kerjasama itu). Bagaimana sesungguhnya perjanjian pokok antara RI dengan Angola," ujarnya.

Pemerintah memang harus membuka MoU antara pemerintah RI dengan Angola. Apakah memang dalam perjanjian itu, apakah Head of Agreement atau Measure Agreement-nya memang ada pernyataan tentang diskon USD 15 dari harga pasar.

"Sepanjang itu tidak diperjanjikan, maka status diskon itu memang akhirnya harus dinegosiasikan ulang atau dibicarakan ulang antara Sonangol dengan Pertamina," katanya.

Perlu diketahui, pernyataan pemerintah jika kerjasama dengan Sonangol akan memberikan keuntungan berupa diskon sebesar USD15 bbl dibantah oleh Sonangol. Melalui surat resmi, Sonangol mengatakan tidak ada pemberian diskon tersebut, artinya masih mengikuti harga pasar.