Soal Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Tidak Ikuti Mekanisme Pasar Murni
Satya menjelaskan rata-rata arga minyak dunia satu bulan kemarin lebih tinggi dari satu Januari sampai Februari
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Wira Yudha meminta pemerintah jangan menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar. Karena jika hal tersebut terjadi, maka harga BBM bersubsidi akan terus berubah setiap hari.
"Kami DPR sudah menyatakan jangan menyerahkan ke mekanisme pasar murni," ujar Satya di Jakarta.
Satya memberi contoh jika harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar murni akan seperti harga BBM non subsidi. Dalam hal ini Satya menyebutkan harga BBM jenis Pertamax milik Pertamina yang tiga hari bisa berubah.
"Ini kan tidak, kita minta satu bulan jadi ada kepastian masyarakat dalam satu bulan," ungkap Satya.
Satya menjelaskan rata-rata arga minyak dunia satu bulan kemarin lebih tinggi dari satu Januari sampai Februari."Kalau kecendurngan Maret sampai April turun ya harga turun," kata Satya.
Satya menambahkan dengan rentan waktu 1 bulan ada waktu untuk menghitung rata-rata harga BBM. "Jadi kalau mekanisme pasar Rp 9.000 tapi kalau jual Rp 8500 berarti (pemerintah) menanggung Rp 500," papar Satya.
