TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, menilai perselisihan soal Pelabuhan Cilamaya tidak seimbang. PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya bisa menerima kebijakan Kementerian Perhubungan.

Kardaya memaparkan, sebaiknya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang harus menengahi perselisihan tersebut. Pasalnya Pertamina, menurut Kardaya tidak akan berkutik menghadapi aturan yang akan dibuat Kementerian Perhubungan dalam membangun Pelabuhan Cilamaya.

"Pertamina disuruh Menteri aja sudah gemetaran dengkulnya. Pertamina bisa digebukin sama Menteri (Perhubungan)," ujar Kardaya di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Kardaya berharap Kementerian ESDM sebagai Kementerian teknis untuk Pertamina, bisa melindungi segala kebijakan dan keputusan. Jika Pertamina masih tetap ngotot melindungi pipa migas tanpa ada dukungan dari Kementerian ESDM, Kardaya menilai hal tersebut sia-sia.

"Harusnya yang sejajar Menteri ESDM yang ngotot untuk melindungi Pertamina biar nggak terganggu, jangan Pertamina sendiri," papar Kardaya.

Kardaya menambahkan, dalam waktu dekat Komisi VII DPR akan meminta bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membahas masalah Cilamaya. "Kami masih reses, nanti kita koordinasi dengan Komisi V memanggil Kementerian Perhubungan," kata Kardaya.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, Pertamina menolak Pelabuhan Cilamaya karena ada banyak pipa gas di lepas pantai Karawang. Jika pelabuhan tetap dibangun, Pertamina khawatir akan mengganggu produksi migas dan bisa menimbulkan risiko kerusakan dari pipa yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java.