TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapatkan informasi tentang suatu wilayah atau daerah, baik politik, sosial dan potensi ekonomi yang ada.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan informasi tersebut cukup penting bagi lembaganya dalam merumuskan kebijakan terkait investasi di suatu daerah.

"Dengan demikian, BKPM dapat menghasilkan usulan kebijakan terkait pengembangan investasi sesuai karakter wilayah setempat," ujar Franky, usai penandatangan nota kesepahaman antara BKPM dan BIN yang dihadiri Kepala BIN Marciano Norman di Jakarta, Selasa (31/3/2015) Kepala BIN
Marciano Norman.

"BIN memiliki informasi yang akurat terkait sebuah wilayah. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan BIN untuk memperoleh informasi tersebut, sehingga upaya pengembangan investasi yang dilakukan BKPM tepat sasaran,”jelas Franky.

Franky menambahkan salah satu upaya BKPM untuk mendorong investasi adalah melalui pemetaan potensi investasi masing-masing daerah di Indonesia. Dalam pemetaan tersebut, BKPM bukan hanya berpatokan pada potensi ekonomi, tapi juga kondisi sosial politik dan budaya wilayah tersebut. Dengan demikian, BKPM dapat mendorong rencana dan realisasi investasi di Indonesia.

“BKPM berharap dapat meningkatkan kualitas investasi yang salah satunya adalah adanya pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya luar Jawa,” jelas Franky.

BKPM, pada tahun 2015 menargetkan besar investasi sebesar Rp 519,5 Triliun. Jumlah tersebut terdiri dari investasi di Jawa Rp 282,6 Triliun ( 54,4 persen), dan investasi di luar Jawa Rp 236,9 Triliun (45,6 persen).

“Kami menargetkan proporsi investasi Jawa dan Luar Jawa akan berbalik menjadi 38 persen berbanding 62 persen pada tahun 2019,”pungkas Franky.