TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kalangan dunia usaha berharap pemerintahan Joko Widodo memiliki political will yang kuat untuk membenahi segala aspek penunjang kelangsungan dunia usaha, mulai dari permodalan, perizinan yang mudah dan transparan serta akses pasar yang tidak berbelit-belit.

“Dan yang tidak kalah penting adalah adanya jaminan dari pemerintah terkait stabilitas ekonomi dan keamanan bagi dunia usaha. Bagi kami para pengusaha, itu yang menjadi harapan utama,” kata pengusaha muda, Bayu Priawan Djokosetiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Bayu mengatakan kalangan dunia usaha selalu mencermati kondisi sosial, hukum dan politik di negeri ini. Tidak jarang jika kondisi yang berlangsung dianggap tidak memberikan jaminan dan kepastian secara politik, hukum dan dan sosial, para pelaku ekonomi menunda rencana bisnis yang telah disiapkan.

“Kita tahu dunia politik Indonesia lagi panas-panasnya, ketidakjelasannya sangat tinggi, dan ini berdampak pada dunia usaha. Kita lihat sentimen-sentimen di pasar masih wait and see. Akhirnya pelaku usaha berhati-hati dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Meski banyak dari kalangan profesional, Bayu menilai performance kabinet ekonomi pemerintahan Joko Widodo belum menjadi garansi bagi kalangan dunia usaha.

“Saya tidak dalam kapasitas mengkritik kabinet pemerintahan Jokowi. Tapi kalau kita korelasikan dengan kondisi saat ini, jelas ada bias antara kebijakan ekonomi dengan situasi politik. Apakah ini karena mereka (kabinet-red) tidak punya program yang riil atau mereka punya program tapi kalah dengan dengan sentimen pasar lantaran ada instabilitas politik yang tercipta,” katanya.

Di samping itu yang tidak kalah penting, menurut Bayu, adalah keinginan dari dunia usaha agar pemerintah memperpendek mata rantai birokrasi perizinan. Selama ini rumitnya perizinan untuk berinvestasi di dalam negeri menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan investor.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah, khususnya di bidang perizinan dimana Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan aturan untuk melaksanakan layanan one stop service dalam pengurusan izin investasi, menurut Bayu, hal itu belum berjalan secara maksimal.

“Terus terang kita belum lihat masalah perizinan itu sudah terjadi simplikasi. Itu wacana yang dibuat oleh pemerintah saja. Ada one stop service perizinan di BKPM itu juga belum terlaksana. Kami dari kalangan pengusaha belum merasakan hal itu,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya masih menaruh harapan yang tinggi terhadap pemerintahan Joko Widodo. Sebagai bentuk kontribusinya dalam pemerintahan Joko Widodo, Bayu yang juga Chairman Blue Bird Holding ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) saat ini.

“Kita (Blue Bird-red) memberikan pelayanan sarana transportasi saat berlangsungnya KAA. Kita tahu penyelenggaraan KAA sekarang tentu akan sangat penting bagi bangsa ini. Semua sarana transportasi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada delegasi-delegasi dunia harus bisa berjalan baik karena ini menyangkut nama baik bangsa,’ ujarnya.

Untuk itu pihaknya berusaha untuk maksimal dalam memberikan pelayanan sarana transportasi kepada delegasi-delegasi dunia yang hadir dalam penyelenggaraan KAA.

“Kami menerjunkan lebih dari 300 unit armada untuk digunakan para delegasi dunia. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena salah satu keberhasilan KAA juga ditunjang dari sarana trasnportasinya. Bukan hanya kendaraannya tapi juga termasuk pelayanannya,” kata Bayu.