TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diprediksi akan membaik pada kuartal kedua (Q2) tahun 2015, dipicu oleh cairnya anggaran belanja modal dan anggaran belanja rutin Pemerintah. Memastikan lancarnya pencairan itu harus menjadi prioritas Pemerintahan.

"Saya optimis bahwa pada Q2, pertumbuhan akan lebih tinggi sepanjang kendala-kendala teknis pencairan pada APBNP 2015 bisa diatasi semua," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Rabu (6/5/2015).

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi memang terjadi pada kwartal I (Q1) 2015 seperti yang dilansir pada data statistik pemerintah. Perlambatan ini terjadi sebagai dampak dari adanya perlambatan ekonomi global yang juga memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1.

Perlambatan itu terbukti dengan data revisi proyeksi pertumbuhan negara tujuan ekspor Indonesia seperti China dan Singapura. China merevisi dari 7,4 persen menjadi 7 persen, sementara Singapura dari 4,9 persen ke 2,1 persen.

Menurut Misbakhun, selain itu, memang pada Q1, Pemerintah baru menyelesaikan proses persetujuan APBN-P 2015 di DPR. Pasca diselesaikan dengan DPR, Pemerintah juga harus menyelesaikan petunjuk teknis pencairan APBNP 2015 dan penyelesaian nomenklatur kementrian baru.

"Itu sebabnya sehingga belanja rutin dan belanja modal dari proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan sebagai pemicu dan pemacu pertumbuhan belum bisa berjalan," jelas Misbakhun.

Kini, memasuki periode Q2, dengan selesainya semua proses teknis di APBN-P 2015, maka yang tertinggal adalah pelaksanaannya. Kata Politikus Partai Golkar itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi lagi dari target pencapain pada Q2 ini.

"Pemerintah harus bisa menjadikan belanja modal dan belanja rutin pemerintah di APBN-P 2015 menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi itu," tandas Pria yang juga menjadi Sekretaris Panja Anggaran Komisi XI DPR RI itu.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Q1 mengalami perlambatan, dari 5,7 persen yang ditargetkan menjadi hanya sekitar 4,71 persen.