Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menjadi sektor maritim sebagai salah satu sektor prioritas untuk mendorong pendapatan perseroan. Hal tersebut berdasarkan besarnya potensi industri kemaritiman yang semakin meningkat di Indonesia.

"Bank Bukopin menargetkan hingga akhir tahun 2015, pembiayaan kelautan mencapai Rp 2,67 triliun yang terdiri dari Rp 2,5 triliun pembiayaan transportasi laut dan Rp 170  miliar pembiayaan perikanan," kata Direktur Bank Bukopin Mikrowa Kirana dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Menurutnya, target pembiayaan kelautan tersebut juga untuk mendukung, atas turut serta Bukupin dalam program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) kemaritiman yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Program Jaring bertujuan di antaranya untuk peningkatan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Terlebih, peran dan sanksi pemerintah yang semakin tegas dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan industri maritim nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2014, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan meningkat menjadi 8,9 persen. Pencapaian tersebut, di atas rata-rata PDB nasional yang hanya berada pada level 5,01 persen di periode yang sama.

Hingga akhir 2014 Bank Bukopin telah menyalurkan pembiayaan kelautan dan perikanan sebesar Rp 2,19 triliun yang terdiri dari pembiayaan transportasi laut sebesar Rp 2,1  triliun dan pembiayaan perikanan sebesar Rp 89 miliar.

Pada tahun ini, Bank Bukopin berencana menyalurkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 481 miliar yang terdiri dari pembiayaan transportasi laut sebesarRp 400  miliar dan pembiayaan perikanan sebesar Rp 81 miliar.

Dengan demikian, hingga akhir 2015 pembiayaan kelautan Bank Bukopin ditargetkan mencapai Rp 2,67 triliun yang terdiri dari Rp 2,5 triliun pembiayaan transportasi laut dan Rp 170  miliar pembiayaan perikanan.