Jokowi Siapkan Rp 2121 Triliun RAPBN 2016
Anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan total Rancangan APBN 2016 sebesar Rp 2.121,3 triliun.
"Anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun," ujar presiden Jokowi di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2015).
Jokowi memaparkan anggaran tersebut akan dibagi ke dalam beberapa pos. Untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun.
Selain itu anggaran RAPBN 2016 untuk belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.
Presiden Jokowi memaparkan Rancangan APBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dalam Rancangan tersebut pun mengacu tema "penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”.
"Penguatan pengelolaan fiskal diarahkan melalui sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan," ujar Jokowi.
Jokowi memaparkan dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha.
Sedangkan kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah, kata Jokowi adalah optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.
"Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional," kata Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan target pendapatan negara RAPBN 2016, sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.
"Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen," kata Jokowi.
Sebagai tambahan, Jokowi mengatakan Pemerintah juga terus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas, kata Jokowi diperkirakan bakal tetap memberi pemasukan besar dalam negeri.
"Penerimaan SDA akan mendominasi penerimaan Negara Bukan Pajak meski pencapaian masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," kata Jokowi.
