Ekonomi Lesu, Lebih dari 30 Ribu Karyawan Jadi Korban PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelesuan ekonomi dunia yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam setahun terakhir mulai berdampak ke sektor ketenagakerjaan.

Pelambatan ekonomi menjadi alasan sejumlah perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan, selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah ada sekitar 30.000-an pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut dia, sebagian besar pekerja itu berasal dari sektor manufaktur, terutama garmen.

Sayangnya, Hanif masih enggan merinci jumlah pekerja yang dirumahkan dan nama perusahaan. "Data masih dikonsolidasikan, sejauh ini datanya seperti itu," kata Hanif akhir pekan lalu.

Tetapi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja memang fluktuatif.

Pada Februari 2014, jumlah orang yang bekerja 118,16 juta orang. Pada Agustus 2014 jumlahnya turun menjadi 114,62 juta orang. Sementara itu, pada Februari 2015 jumlah pekerja mencapai 120,85 juta orang.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman menuturkan pengurangan tenaga kerja di industri manufaktur dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Ia mencontohkan, permintaan masyarakat untuk produk garmen sejak akhir tahun lalu mulai menurun lantaran sebagian besar masyarakat mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Ade, melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok memaksa sebagian besar masyarakat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk berbelanja bahan pangan.

"Belum lagi, biaya pendidikan saat ini juga sangat mahal. Ini membuat daya beli masyarakat untuk kebutuhan lain seperti pakaian jadi turun," ujar Ade.

Hanya saja, Ade bilang sejatinya perumahan 30.000 pekerja itu belum ada artinya dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terserap di sektor tekstil sejak tahun lalu yang mencapai 2,5 juta orang.

Untuk mencegah peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan, Hanif meminta pengusaha menyiasati perlambatan ekonomi tanpa harus merumahkan karyawan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik Haryadi Sukamdani berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi ekonomi.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi nasional yang bisa digenjot untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global. Salah satunya dengan menggenjot belanja pemerintah.

"Belanja pemerintah harus digenjot untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Kalau tidak akan susah," ujar dia. (Agus Triyono, Herlina KD)