TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo memaparkan kilang minyak yang akan dibangun PT Pertamina (Persero) tidak ada yang berjalan dengan baik.

Menurut Agus hal itu disebabkan banyak partai politik di DPR yang selalu mengintervensi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perseroan dalam mengambil keputusan pembangunan kilang.

"Terlalu banyak partai, jadinya keputusan Menteri terulang-ulang," ujar Agus dalam diskusi "Energi Kita", di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Komisi VII dari fraksi Gerindra Ramson Siagian menegaskan tidak ada hubungannya banyak partai politik dengan keputusan pemerintah memerintahkan Pertamina bangun kilang.

Menurut Ramson Menteri ESDM yang harusnya tegas mengambil keputusan terbaik. "Tidak ada hubungannya sama partai," kata Ramson.

Agus memaparkan bahwa pembangunan kilang minyak tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena kilang di dalam negeri membutuhkan waktu lama dalam pembangunannya, apalagi peranannya penting untuk meningkatkan produksi minyak dan mengurangi impor untuk BBM.

"Bangun kilang butuh waktu, untuk pembebasan lahan tanah," ungkap Agus.

Agus membandingkan dengan Singapura yang sudah mempunyai penampungan minyak yang besar. Hanya dalam dua tahun, Agus mengatakan Singapura bisa membangun satu penampungan kilang minyak, namun Indonesia berpuluh-puluh tahun belum bisa menyamai Singapura.

"Singapura dua tahun kilang saja bisa bangun banyak sekali. Kita puluhan tahun nggak jadi-jadi," kata Agus.

Sementara itu Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya kini sudah membangun tujuh kilang yang beroperasi di dalam negeri. Sedangkan untuk tempat penampungan ada dua.

"Totalnya sekarang lebih dari 5 juta kiloliter untuk penampungan minyak, kalau nggak di dalam negeri akan jauh sekali mengambil minyak," papar Wianda.