TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Jokowi agar Indonesia bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP) perlu dipikirkan ulang. Sebab bila hal itu dilakukan, Indonesia bisa tersandera.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menuturkan, negara yang tergabung ke dalam TPP tak bisa memberikan perlakukan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua proyek pembangunan kata dia harus dilempar melalui tender terbuka.

"Persaingannya standar global tapi Indonesia belum siap bersaing. Tidak ada program pendampingan industri nasional dan UMKM," ujar Firmanzah pada acara Diskusi Liberalisasi Perdagangan: Ancaman atau Peluang? di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

TPP sebagai bentuk liberalisme perdagangan ucap dia, bisa menghilangkan peranan negara dalam ekonomi. Pasalnya, sektor ekonomi akan dibuka seluas-luasnya kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Hilangnya peran pemerintah dalam ekonomi itu dianggap bertentangan dengan Nawa Cita. Seperti diketahui, Nawa Cita mewajibkan negara untuk selalu hadir dalam pembangunan. Artinya, bila Indonesia bergabung dengan TPP dengan segala keterikatan, peranan negara dalam ekonomi dikhawatirkan bisa sirna.

Meski di sisi lain, ada peluang produk Indonesia mudah masuk ke negara angggota TPP. Tapi hal itu diyakini tak akan semulus yang dipikirkan.

Kualitas produk dan harga sangat menentukan suatu produk bisa bersaing atau tidak di kancah global. "Pemerintah harus selektif untuk bergabung pada kerjasama internasional. Pilih mana yang lebih cocok? Kalau bisa, buat negosiasi sehinggga menguntungkan Indonesia," ucap Firmanzah.(Yoga Sukmana)