TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Upaya pemerintah membangun industri minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan dana pungutan ekspor CPO atau CPO Fund belum sesuai harapan.

Jika sektor hilir yang dihuni korporasi telah menikmati kehadiran dana pungutan CPO untuk subsidi biodiesel sejak Agustus 2015, program di sektor hulu yang ditujukan untuk penanaman kembali atau replanting di kebun sawit milik petani justru belum berjalan.

Kondisi ini membuat petani sawit menagih janji pemerintah untuk segera memulai program replanting. Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS) menyebut bahwa dana sampai saat ini, pungutan CPO belum menyentuh sektor hulu, yaitu lahan kelapa sawit.

Padahal, luas lahan kelapa sawit milik petani yang butuh replanting pada tahun depan mencapai 4.000 hektare (ha).

Bukan hanya replanting, petani juga membutuhkan dukungan dalam bentuk lain. "Petani membutuhkan bibit, pupuk, dan perbaikan jalan, dukungan awal hanya itu saja," ungkap Darto kepada KONTAN, Selasa (1/12).

Program replanting pada lahan kelapa sawit petani sangat penting mengingat dari 10 juta hektare (ha) lahan kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 45% di antaranya merupakan milik petani. Namun, produktivitas lahan petani masih rendah, yaitu hanya 14 ton tandan buah segar (TBS) per ha. Bandingkan dengan produktivitas kebun milik perusahaan yang bisa diatas 20 ton TBS per ha.

Darto menambahkan, replanting seharusnya bisa dilakukan lebih cepat sebab jika menggunakan skema kredit, kebutuhan dananya hanya

Rp 25 juta per ha dan tidak sampai Rp 50 juta per ha seperti standar pemerintah.

Meski mendesak penyaluran dana CPO untuk replanting, namun Darto tetap mengingatkan agar dana pungutan CPO ini harus digunakan dalam pembangunan industri CPO yang hijau, zero deforestation, serta tidak melakukan penanaman di atas lahan gambut.

Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mengaku kesulitan memulai program replanting pada tahun ini. Menurut kalkulasinya, supaya efektif, replanting harus dilakukan sedikitnya di atas lahan seluas 400 ha-600 ha sekaligus. Lahan tersebut biasa dimiliki oleh 150 petani.

Selain itu, lahan yang akan jadi sasaran replanting pun harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, bukan bekas lahan gambut.

Apalagi dana CPO Fund ini hanya menutup 50% biaya replanting, sehingga petani masih harus mencari pinjaman bank untuk membiayai kebutuhan 50% sisanya. (Adisti Dini Indreswari)