TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan memprediksi ada potensi pembangunan proyek kereta cepat berhenti di tengah jalan.

Pasalnya hal tersebut terjadi jika penumpang yang memakai kereta jalur Jakarta-Bandung tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko memberi contoh proyek kereta cepat yang gagal ada di Taiwan.

Hal tersebut terjadi akibat beban pembangunan dengan pemasukan yang didapatkan penumpang selisihnya besar.

"Biar nggak mangkrak juga. Ini sebenarnya asal demand forecastnya besar. Di Taiwan bangkrut ternyata forecase demand nggak sesuai," jelas Hermanto di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Hermanto memaparkan badan usaha pembangunan kereta cepat yang tergabung atas empat perusahaan BUMN dan investor Tiongkok harus memperlihatkan modalnya cukup kuat.

Tujuannya kata Hermanto sebagai pembuktian bahwa proyek kereta cepat bisa berjalan tanpa suntikan dana APBN.

"Harus uang ngga bisa tanah. Maksudnya supaya jangan sembarangan orang bikin," papar Hermanto

Hermanto mengingatkan pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan uang sepeser pun membangun kereta cepat. Hal itu sudah menjadi kesepakatan antara badan usaha dengan pemerintah.

"Kita ngga boleh dana dari kita, kami hanya regulasi saja," kata Hermanto.

Hermanto menambahkan, semua negara yang membangun kereta cepat diberikan subsidi oleh pemerintah. Karena proyek tersebut sudah masuk di dalam skema pembangunan infrastruktur negara.

"Umumnya negara lain dibantu pemerintah," jelas Hermanto.