Kalau Pengusaha dan Orang Indonesia Bayar Pajaknya Benar, APBN Kita Bisa Sundul Rp 3.000 Triliun
"Tax amnesty untuk kepentingan negara, kita jangan terjebak terhadap persoalan ada siapa di belakang ini."
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Ahmadi Noor Supit meminta agar RUU pengampunan pajak atau tax amnesty tidak dipersoalkan latar belakang politiknya. Dikatakannya, adanya tax amnesty adalah bertujuan untuk kepentingan negara.
"Tax amnesty untuk kepentingan negara, kita jangan terjebak terhadap persoalan ada siapa di belakang ini. Jangan dipersoalkan latar belakang tax amnesty latar politiknya," kata Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Politikus Golkar itu menuturkan, masyarakat sadar untuk membayar pajak memang harus dilakukan pemaksaan. Karena menurutnya, membayar pajak sesuai kewajiban wajib pajak itu sulit dilakukan.
"Yang namanya bayar pajak itu harus dipaksa, kalau kesadaran bayar sendiri itu tidak ada. Harus ada unsur pemaksaan," tegasnya.
Masih kata Supit, dalam membayar pajak memang dihadapkan pada persoalan mentalitas dari masyarakat. Dikatakannya, banyak bisnis di Indonesia yang menghasilkan banyak uang tapi tidak diambil pajaknya oleh negara.
"Indonesia harus jelas faktor penerimaan negaranya, supaya clear. Di Indonesia kalau masyarakatnya bayar pajak dengan benar, APBN bisa sampai Rp 3.000 triliun," tandasnya.
