TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menyesalkan sikap pemerintah yang seakan tidak peduli dengan kondisi mereka. 

Selain itu, kini petani juga merasa keberadaannya terancam pihak luar dengan berbagai hal. Selain itu pemerintah, seakan melebarkan jalan bagi asing untuk menguasai aset bisnis tembakau nasional.

Demikian diungkapkan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Nurtantio Wisnu Brata.

“Petani tembakau meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Pertembakauan yang bisa melindungi keberlangsungan hidup petani tembakau,” jelasnya, Senin (7/3/2015).

Petani muda ini juga berpesan agar para pihak yang mengklaim anti tembakau memandang industri hasil tembakau dengan "cara Indonesia”, bukan dengan cara asing.

Karenanya, semua ancaman regulasi yang tak adil, yang lebih mengutamakan kepentingan asing harus ditentang karena dinilai menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi petani tembakau.

“Karena sumber ekonomi kami hanya tembakau, maka, regulasi dan kepentingan asing merupakan ancaman terhadap hak hidup petani tembakau. Hidup atau mati bersama tembakau, tak bisa ditawar-tawar,” cetusnya.

Ia melanjutkan, kebijakan yang dilandaskan pada semangat membasmi kretek hendaknya disadari penuh dilemma. Tak mungkin semangat seperti itu berlangsung di atas landasan kebenaran yang kokoh. Mereka menjunjung tinggi kesehatan masyarakat. Tapi, di saat yang sama membunuh jutaan warga Negara.

“Semestinya, mereka perlu berpikir agak sedikit mendalam, dengan menimbang sisi keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Jika betul mereka hendak menampilkan tata pemerintahan yang menjaga keutuhan bangsa,” tuturnya.

Ini juga menanggapi pernyataan Dewan Penasihat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim yang menyebut bahwa petani tembakau di Indonesia tidak memiliki nilai tawar terhadap harga komoditas yang mereka tanam selama ini.