TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inpex Corporation tidak ingin mengelola Blok Masela sesuai dengan waktu Final Investment Decision (FID) pada 2018.

Walaupun rencana pengembangan (Plant Of Development/POD) Blok Masela direvisi lebih awal, namun kontraktor asing tersebut memilih menunggu usai Presiden yang baru terpilih di 2019.

Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu (SKK) Migas Amien Sunaryadi menjelaskan langkah Inpex sebagai kontraktor melihat berbagai resiko politik dan ekonomi di Indonesia.

Karena hal tersebut perusahaan migas asal Jepang itu mundur pengelolaan di Blok Masela dari waktu yang ditentukan.

"Untuk hitung-hitungannya begini, cara berpikir investor internasional, memikirkan country risk, dan faktor-faktor yang lain," ujar Amien di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam (16/3/2016).

Amien memaparkan jika pembangunan Blok Masela di 2018 dimulai, Inpex khawatir akan terjadi perubahan kebijakan, mengingat di tahun depan akan ada Pemilu Presiden. Sebagai kontraktor asing, Inpex melihat berbagai macam resiko di pemerintahan yang baru ke depan.

"Masuk 2019 Indonesia masa-masa pemilu, perhitungan investor tahun dimana, pengambilan keputusan investasi dengan nilai sangat besar," kata Amien.

Amien menambahkan setiap tahun Inpex memiliki perhitungan sendiri dalam menggarap Blok Masela. Adanya perubahan kapasitas produksi di Lapangan Abadi juga menjadi penentu waktu kontraktor mulai mengelola.

"Mundur karena pelaksanaan teknis mundur, ada resiko yang berbeda dengan tahun-tahun lain," ungkap Amien.

Untuk diketahui pada 2013 POD Blok Masela mengalami perubahan. Karena pada awalnya produksi gas yang diketahui mencapai 7,5 TCF berubah menjadi 10,37 TCF. Jika Inpex bisa segera menyerahkan POD, rencana awalnya pengelolaan Blok Masela paling cepat bisa dikerjakan pada 2018.