TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA- Pelaku industri sawit meminta agar melakukan tindakan tegas kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan kampanye negatif terhadap industrisawit nasional.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan pemerintah harus ikut membatasi ruang gerak LSM yang memojokkan industri sawit.

"Kami seperti obyek penderita ketika LSM memunculkan data-data yang tidak jelas asal usulnya," ujar Togar kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (26/4/2016)

Senada dengan Gapki, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Jamhari mengatakan, secara ekonomi tidak ada alasan untuk menyebutkan sawit nasional tidak bermanfaat.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, Jamhari menyebutkan bahwa sektor pertanian yang menyumbang surplus hanyalah perkebunan. Adapun sawit menjadi kontributor utamanya.

"Sawit kan diserang isu dari luar dan dalam, Gapki jangan bertahan tetapi harus menyerang, karena menyerang adalah salah satu pertahanan yang paling baik," imbuh Jamhari.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora pun secara tegas mengatakan LSM selama ini berbicara tanpa dasar.

Salah satu hal yang menarik dalam memperbincangkan LSM lingkungan di Indonesia adalah tentang "kemurnian suara".

Kemurnian suara tersebut menjadi penting untuk ditelisik, karena selama ini banyak kejanggalan yang dilontarkan LSM-LSM terkait industri sawit.

"Mereka hanya menjadi corong kepentingan asing untuk memenuhi perut mereka sendiri," tegasnya.

Ricky meminta pemerintah membentuk LSM Watch untuk mengatur pergerakan LSM. "Perlu audit LSM, bentuk LSM Watch," katanya.

Penulis: Iwan Supriyatna