TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah ternyata telah menyiapkan skenario tambahan utang untuk menambal pelebaran defisit anggaran negara tahun ini.

Tambahan utang itu menjadi skenario perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelebaran defisit menjadi salah satu risiko fiskal pada tahun ini.

Penyebabnya ialah penerimaan pajak yang rendah. Kemungkinan kecilnya penerimaan pajak tahun ini didasarkan pada capaian penerimaan pajak tahun lalu yang hanya Rp 1.060,8 triliun atau 82 persen dari target.

Risiko pelebaran defisit semakin besar karena harga minyak mentah pada tahun ini masih rendah, sekitar 30–31 dollar AS per barel.

Perkiraan tersebut lebih rendah dibanding dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2016 sebesar 50 dollar AS per barel.

Dengan kondisi itu, maka pemerintah memperkirakan adanya pelebaran defisit anggaran maksimal, hingga 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan perkiraan pelebaran defisit mencapai angka tersebut, pemerintah harus menambah pembiayaan hingga Rp 46 triliun.

Suahasil mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tambalan dana pelebaran defisit sebesar Rp 19 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu.

"Sisanya Rp 26 triliun sampai Rp 27 triliun diambil dari pasar," kata Suahasil, dalam acara peluncurun buku Laporan Perekonomian Indonesia 2015, di gedung Bank Indonesia, Kamis (28/4/2016).

Pemerintah berencana mengajukan RAPBNP 2016 pada Mei 2016. Pemerintah masih berharap akan ada tambahan penerimaan dari kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang saat ini masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penerbitan SBN

Dalam APBN 2016, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap PDB.

Defisit tersebut akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan total gross Rp 542,2 triliun, penarikan pinjaman luar negeri Rp 75,1 triliun, dan penarikan pinjaman dalam negeri Rp 3,7 triliun.