Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata menghadapi kenaikan harga-harga di bulan suci Ramadan.

Menurutnya, harga bahan pokok saat ini sudah terlampau tinggi dan sulit terjangkau oleh masyarakat.

"Sebenarnya, kenaikan harga itu, pada bulan Ramadan yang dulu-dulu pun naik, tetapi tidak sehebat ini kenaikannya," kata Agus.

Wakil Ketua DPR ini menilai, kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian harus bersatu untuk membuat harga pangan stabil kembali.

"Dalam hal ini pangan, ada institusi kita BUMN Bulog yang pada waktu itu diharapkan untuk bisa menyangga kebutuhan pangan. Namun, memang Bulog kenyataannya tidak bisa bekerja secara maksimal," ucap Agus.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap dua faktor yang memicu masalah daging sapi. Pertama adalah data konsumsi daging sapi antar kementerian berbeda.

Kemudian rantai distribusi daging sapi yang cukup panjang.

"Data ini (di dua kementerian) implikasinya pada data kebutuhan daging sapi nasional. Kalau di situ saja ada perbedaan, menentukan kuota bagaimana dasarnya," kata Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan.

Data konsumsi daging di Kementerian Koordinator Perekonomian 2,61 kilogram (kg) per kapita per tahun. Namun, di Kementerian Pertanian menyebutkan konsumsinya hanya 1,75 kg per kapita per tahun.

"Selama ini kan, sapi masuk ke feedloter, lalu ke RPH (Rumah Potong Hewan), ke ritel, baru masuk ke end user. Ternyata, dari feedloter ke RPH itu ada perantaranya, dan dari RPH ke ritel juga ada perantaranya," tutur Syarkawi.

Syarkawi menambahkan, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga daging di bawah Rp 80.000/kg seharusnya bisa tercapai.

Salah satu upayanya adalah dengan membuat kapal ternak untuk mengangkut sapi dari NTT dan NTB ke Jakarta. (tribun/nic/dtc)