TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah berusaha memaksimalkan peranan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk stabilisasi harga saat ramadhan hingga akhir tahun nanti.

Setelah memberikan izin impor untuk daging dan bawang merah, awal Juni Bulog juga telah mendapat persetujuan impor gula kristal putih (GKP) sebanyak 100.000 ton.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag), Karyanto Suprih mengatakan, izin impor tersebut berlaku sampai September-Oktober 2016.

"Surat tugas (untuk impor) dari Kementerian BUMN," kata Karyanto, Jumat (17/6/2016).

Menurut Karyanto, izin impor GKP diberikan karena beberapa alasan. Pertama, di dalam negeri stok gula sudah tidak ada lagi.

Kedua, jika izin impor diberikan dalam bentuk raw sugar atau gula mentah perlu waktu yang lama untuk dibuat menjadi gula putih siap konsumsi.

Apalagi saat ini harga gula di pasaran sudah tinggi. Sehingga perlu waktu yang cepat untuk dilakukan stabilisasi harga gula.

"Kalau menurut Menteri BUMN, di lapangan harga masih tinggi. Raw sugar perlu waktu, gula putih lebih cepat," ujar Karyanto.

Walau izin impor sudah diberikan, namun realisasi impor masih belum dilakukan oleh Bulog.

Walaupun mepet, Karyanto menyatakan impor GKP dapat dengan cepat didatangkan ke dalam negeri. Salah satu negara potensial untuk impor adalah Thailand.

Saat ini harga gula dalam negeri rata-rata berada dikisaran Rp 15.000 per kg.

Padahal idealnya, harga gula konsumsi ditingkat retail berada pada level Rp 12.000 per kg.

Sekretaris Jenderal DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), M Nur Khabsyin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang jor-joran dalam membuka kran impor gula.

Menurut APTRI, saat ini musim giling tebu sudah mulai dilakukan. Selain itu, gula PPI juga sudah disalurkan.

"Stok cukup. Kalau Bulog diizinkan impor dan digelontorkan ke pasar pada saat ramadan ini maka akan terjadi kelebihan," kata Nur.

Pihaknya berharap pemerintah untuk membatalkan impor GKP oleh Bulog tersebut dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, kalau diberikan izin impor seharusnya dilakukan pada akhir tahun untuk memenuhi kekurangan diawal tahun 2017.

Reporter: Handoyo