TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Panjaitan memastikan tidak ada lagi tarik menarik dengan Menteri keuangan terkait perlakuan pajak penghasilan industri hulu migas yang dimasukkan dalam revisi PP Nomor 79 tahun 2010.

"Enggak. Tadi ada Wamenkeu dengan Tim. Ada Pak Dirjen Pajak, Dirjen Migas. Intinya memberikan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Luhut yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ini mengungkapkan, di pertemuan tersebut telah dipilah-pilah mana yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM dan mana kewenangan Kementerian Keuangan.

"Jadi menyangkut masalah evaluasi tentang kesulitan dari daerah yang akan dieksplorasi, itu urusan ESDM. Pajak dan segala macamnya itu urusan Kemenkeu. Dan itu semua dimasukkan dalam PP 79. Jadi tidask ada lagi tarik menarik mengenai itu," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengakui masih ada tarik menarik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan terkait masalah aturan pajak hulu migas.

Luhut mengatakan, revisi aturan pajak hulu migas masih terkendala lantaran Kementerian Keuangan tetap keukeuh tidak mau kehilangan potensi pendapatan (revenue) dari kegiatan eksplorasi migas. 

Padahal Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman berniat mengubah formulasi pajak hulu migas sehingga internal rate of return-nya bisa di atas 15 persen.

"Masih ada tarik-tarikan. Ya kendalanya Kemenkeu kan enggak mau kehilangan revenue juga," katanya kemarin, Senin (5/9/2016).

--