Revisi UU Migas, Swasta Wajib Bangun SPBU di Indonesia Timur
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui Indonesia bagian Timur masih kekurangan SPBU.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui Indonesia bagian Timur masih kekurangan SPBU.
Hal itu disebabkan karena jumlah penduduk dan kegiatan perekonomiannya sedikit dibandingkan di wilayah barat.
Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Susyanto ingin ada kewajiban perusahaan swasta bangun SPBU di wilayah Indonesia bagian Timur.
Sehingga di dalam draft Revisi UU Migas tahun 2001, tercantum perintah tidak hanya PT Pertamina (Persero) tetapi juga swasta mendirikan SPBU.
"Kenapa tidak dibangun di Timur, karena tidak didorong di UU Migas," ujar Susyanto di Jakarta, Senin (26/9/2016).
Susyanto mengaku sulit jika hanya Pertamina saja yang didorong membangun SPBU di Indonesia Timur, karena Komisi VI DPR RI tidak mau Pertamina rugi.
"Kami hanya mengandalkan Pertamina, tapi nanti Komisi VI teriak mereka (Pertamina) harus profit," ungkap Susyanto.
Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah pun mendukung pembangunan infrastruktur migas dan SPBU di Indonesia bagian Timur, karena selama ini sudah terlalu banyak SPBU khususnya di Pulau Jawa.
"Kami sepakat UU mewajibkan bangun di Indonesia bagian Timur," ujar Inas.
