TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Pencanangan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang merupakan program prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya diperkirakan akan sulit direalisasikan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, Kamis (20/10/2016) mengatakan, jika melihat perkembangan program 35 GW listrik selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), target tersebut sulit dicapai   .

Menurutnya, target 35 GW itu memang benar sesuai dengan kebutuhan bangsa untuk menumbuhkan bangsa ini menjadi negara industri dan menjadikan rasio elektrifikasi mendekati 100% Indonesia.

"Sayangnya program ini terlalu lama hanya jadi sekedar trending topik," kata Ferdinand kepada Tribunnews.com.

"Program luar biasa yang ditangani dengan cara-cara yang biasa," tambahnya.

Skema dan pola pemerintah merekrut investor disektor ini sangat rumit, lanjutnya, bertele tele bahkan sarat dengan segala macam kepentingan. Sehingga program ini tidak bisa berjalan sesuai harapan presiden Jokowi.

Mestinya pemerintah cukup menyiapkan lahan dan melakukan beauty contest terhadap calon investor.

"Tapi karena Dirut BUMN adalah orang kesayangan Rini Soemarno sang Menteri BUMN maka Jokowi pun terlihat gamang untuk mengambil langkah strategis dan taktis termasuk kebutuhan mengganti Dirut PLN dengan orang yang lebih tepat tidak bisa terlaksana," ujarnya.

Karena kegamangan dan pembiaran ini, dia melihat sudah hebat jika 2019 program ini bisa menghasilkan maksimum 15.000 MW.

"Itu sudah luar biasa jika tercapai karena masalah di sektor ini sangat rumit tapi tidak ada yang mengawal supaya kebijakan ini bisa berjalan di lapangan," tegasnya.

Dan sepertinya Indonesia harus mempersiapkan diri membayar denda kepada pihak IPP dengan nilai trilliunan setiap bulannya karena ketidak siapan jaringan transmisi dan distribusi listrik kepada konsumen. Akhirnya daya tidak listrik tidak terjual.

Contoh paling dekat menurutnya, adalah transmisi Unggaran hingga Mandirancan yang mengancam nilai denda sekitar Rp 3 triliun setiap bulan jika akhir 2018 tidak selesai.

"Dan menteri Menteri pengganti Sudirman Said tidak ada yang fokus disini karena memang tidak paham," jelasnya.

Usai dilantik dan serah terima jabatan, Menteri dan Wakil Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar menghadap Wapres, JK.