Pertamina Memenuhi Persyaratan Jadi Induk Holding BUMN
"JIka Pertamina ditunjuk sebagai holding BUMN di sektor energi dan membawahi BUMN lain ya nggak ada masalah, holding kan sifatnya koordinator"
Penulis: Choirul Arifin
Akibat persaingan kurang sehat, terjadsi duplikasi pembangunan sarana dan infrastruktur gas ke konsumen. Sebaliknya, ada juga sarana yang tidak dibangun oleh keduanya.
Hal ini berdampak pada harga jual gas ke konsumen yang menjadi lebih mahal.
Bisa saja PLN ikut bergabung di bawah holding energi dengan Pertamina sebagai induknya, tapi menurtu Marwan, kondisinya belum mendesak untuk saat ini.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah peran pemeritah agar kinerja PLN bisa mengaliri listrik seluruh Indonesia dengan tarif murah," katanya.
Marwan menambahkan, hal tersebut membutuhkan biaya. "Sebanyak 65 persen biaya tersebut digunakan untuk biaya energi primer (solar, gas, batubara). Nah, pemerintah seharusnya berperan untuk mengatur harga energi ke PLN agar bisa lebih murah,” kata Marwan Batubara.
Wacana yang berkembang saat ini adalah penggabungan PT PLN (Persero) dengan PT Pertamina (Persero) yang sudah ditunjuk sebagai holding energi sebagai format paling ideal, dibandingkan rencana PLN mengakuisi saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak perusahaan Pertamina.
Dengan penggabungan tersebut, Pertamina sebagai induk usaha nantinya tidak akan kesulitan memasok bahan bakar minyak (BBM) dan panas bumi yang dibutuhkan PLN untuk memproduksi listrik.
Alasannya, biaya yang dikeluarkan akan jadi lebih murah jika PLN jadi anak usaha Pertamina.
Mekanisme holding tersebut juga dianggap lebih tepat dibandingkan mengalihkan saham PGE ke PLN.
Apalagi PGE merupakan perusahaan pengelola energi panas bumi, sedangkan PLN merupakan perusahaan distribusi dan transmisi listrik.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hari Poernomo pernah menilai, kekuatan Pertamina sebagai holding BUMN energi akan semakin hebat jika PLN ikut bergabung ke dalamnya.
Karena sebelumnya pemerintah sudah memastikan Pertamina akan menguasai sektor gas dengan mengelola PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anak usaha.
Memasukkan PGE ke PLN tidak tepat. Alasannya, mencerminkan tidak adanya kesatuan visi dan misi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN dalam mewujudkan kecukupan energi listrik murah dan ramah lingkungan.
