TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG  - Kawasan Industri Kendal (KIK) yang pada hari ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 500 ribu tenaga kerja.

Proyek itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya.

"Kawasan Industri Kendal ini memang direncanakan nantinya 2.700 hektar, tetapi sekarang pada fase pertama kita baru menyelesaikan 830 hektar. Kita harapkan di Kawasan Industri Kendal ini akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja," terang Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai melakukan peninjauan di PT. Tat Wai Industries, Kendal, Senin (14/11/2016).

Proyek investasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura tersebut juga sekaligus menandakan keterbukaan Indonesia bagi investasi asing.

Hal tersebut dimaksudkan untuk terus menggenjot perekonomian nasional di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Ya ini memberikan sinyal bahwa kita terbuka untuk investasi apapun yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Karena kita harus tahu, APBN pemerintah juga terbatas, BUMN capex-nya terbatas, swasta kita juga punya kemampuan tapi ada batasannya," terangnya.

Tahap pertama pembangunan kawasan tersebut diproyeksikan selesai dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

Ke depannya, KIK ini akan menjadi sebuah contoh bagaimana kawasan industri dapat dibagi ke dalam beberapa klaster yang berbeda.

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung transportasi merupakan salah satu kekuatan kawasan tersebut. Pelabuhan dan juga bandara yang relatif dekat menjadi daya tarik tersendiri.

"Ini juga efisien karena dekat dengan seaport di Tanjung Emas, dekat sekali. Ke airport juga dekat sekali, hanya 20 menit. Tadi saya tanya-tanya, saya kira yang nantinya jadi daya tarik adalah itu," ungkap presiden.

Meski demikian, diakui sendiri oleh presiden bahwa pihaknya masih harus membenahi beberapa hal guna menunjang proyek tersebut.

Permasalahan mengenai pasokan listrik dan gas merupakan fokus utama yang kini hendak dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo pun menargetkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2016 ini.

"Ini yang saya berikan ke Menteri Perindustrian agar segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat pada akhir tahun ini," tegasnya.