TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu prioritas dalam program pengembangan basis industri logam.

“Kami terus memacu pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, termasuk di Morowali sebagai wujud implementasi arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memfokuskan agenda pemerintah di tahun 2017 pada pemerataan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika kunjungan kerja meninjau Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, Rabu (11/1/2017).

Kawasan industri terpadu dengan lahan seluas 2.000 hektar tersebut akan menarik investasi sebesar Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang, dan tidak langsung mencapai 80 ribu orang.

Menurut Airlangga, Kemenperin memfasilitasi pengembangan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dalam upaya mengakselerasi cita-cita pemerintah untuk pemerataan industri dan melakukan pembangunan yang Indonesia sentris.

“Keberadaan industri-industri di kawasan ini akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah dan nasional sehingga mampu menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Menperin juga menyatakan, Kawasan Industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri.

“Oleh karena itu, di kawasan ini difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam atau smelter dengan bahan dasar nikel,” jelasnya.

Sejauh ini, dipaparkan Menperin, perkembangan pembangunan industri smelter nikel dan fasilitas pendukung lainnya di Kawasan Industri Morowali, antara lain telah beroperasinya industri smelter feronikel PT Sulawesi Mining Investment yang berkapasitas 300 ribu ton per tahun sejak Januari 2015.

“Pabrik ini didukung oleh satu unit PLTU dengan kapasitas 2x65 MW. Pada tahun 2015, perusahaan telah menghasilkan nickel pig iron (NPI) sebanyak 215.784,11 ton per tahun,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, sejak Januari 2016, telah beroperasi industri smelter feronikel PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry dengan kapasitas 600 ribu ton per tahun dan didukung oleh satu unit PLTU berkapasitas 2x150 MW. Pada awal 2016, perusahaan mencatatkan produksi sebanyak 193.806 ton.

“Sebagai tahap lanjutan dari PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, saat ini juga telah dilakukan commissioning test pabrik stainless steel dengan kapasitas 1 juta ton per tahun,” ungkapnya

Selain itu, terdapat pula industri smelter feronikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dengan target kapasitas 600.000 ton per tahun dan stainless steel sebanyak 1 juta ton per tahun yang tahap pembangunannya saat ini mencapai 60 persen.
“PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome yang merupakan smelter Chrome juga masih dalam tahap pembangunan dengan progres 60 persen dan diharapkan pada awal tahun 2018 pabrik ini dapat mulai berproduksi,” ujarnya.

Industri smelter lainnya, yakni PT. Broly Nickel Industry Pabrik Hidrometalurgi dengan kapasitas 2.000 ton per tahun, yang akan dikembangkan menjadi 8 ribu ton per tahun nikel murni sedang dalam uji coba produksi.

Tenaga kerja lokal

Menperin mengatakan, penyerapan puluhan ribu tenaga kerja di kawasan yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini akan terealisasi apabila pabrik stainless steel berkapasitas dua juta ton dan beberapa industri hilir lainnya telah beroperasi.

“Hingga Desember 2016, kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri ini mencapai 11.257 orang dan untuk tenaga kerja level supervisor atau engineer sebanyak 1.577 orang,” ungkapnya.

Sementara itu, diproyeksikan pada tahap kedua periode tahun 2017-2020, penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan untuk tenaga kerja level supervisor atau engineer sebanyak 1.620 orang.

“Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah,” tegasnya.

Terkait adanya tenaga kerja asing (TKA), Airlangga menjelaskan, itu diperlukan mengingat teknologi yang dipakai di industri smelter dibawa langsung oleh investor negara asal.
“Dengan adanya pembangunan industri smelter ini, telah terjadi proses transfer of knowledge melalui pelatihan dan pendampingan oleh tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Misalnya, dalam rangka konstruksi, pemasangan mesin dan peralatan, serta proses produksi,” terangnya.

Menperin juga menegaskan, TKA di industri smelter ini bersifat sementara, terutama hanya saat pembangunan proyek.

“Pada masa konstruksi, perbandingannya untuk TKI 60 persen dan TKA 40 persen. Sedangkan, ketika masa produksi, pada tahun pertama untuk TKI 65 persen dan TKA 35 persen,” ungkapnya.

Setelah masa konstruksi selesai, Airlangga juga memastikan, TKA tersebut akan pulang ke negaranya dan untuk pekerjaan tahap berikutnya diganti dengan TKI sesuai dengan skill proses pekerjaan selanjutnya.

“Jadi TKA tidak bekerja di Indonesia selamanya,” tegasnya. Bahkan, pada tahun kelima perusahaan beroperasi, dipastikan porsi TKI menjadi 85 persen dan TKA 15 persen.

Airlangga menyampaikan, beberapa industri smelter telah bekerja sama dengan Kemenperin dan perguruan tinggi melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi.

“Dari tahun 2015-2017, Pusdiklat Industri Kemenperin telah menyiapkan SDM sektor industri smelter sebanyak 1.200 orang,” ujarnya.

Selain itu, telah dimulai pembangunan Politeknik Industri Logam Morowali yang memiliki program Diploma III Berbasis Kompetensi dan Akademi Komunitas Industri Logam Bantaeng untuk program Diploma II, yang keduanya memiliki konsep kurikulum link and match dengan industri.

Program Diploma II yang ditawarkan berupa program studi Teknologi Perawatan Mesin, Teknologi Listrik dan Instalasi serta Teknologi Kimia Mineral dengan kapasitas 192 orang per tahun.

Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri pengolahan logam di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Kementerian Perindustrian juga menyelenggarakan pendidikan Program D I di Politeknik ATI Makassar yang hingga saat ini telah menghasilkan 293 lulusan.

”Diharapkan ke depannya, interaksi antara para pelaku industri smelter, tenaga kerja dan pemerintah dapat meningkatkan kontribusi industri pada perekonomian nasional yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” paparnya.

Kemenperin mencatat terdapat 22 industri smelter yang telah bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) dan 75 persen telah beroperasi secara komersial.

Total invetasi smelter tersebut telah mencapai 12 miliar dolar AS dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.000 orang. Perkembangan pembangunan smelter dan proses hilirisasi industri bahan dasar mineral merupakan konsekuensi positif dari pemberlakuan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.