TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2017 akan membangun enam gudang garam rakyat.

Lokasi yang ditentukan diantaranya di Rembang, Brebes, Sampang, Demak Tuban dan Kupang.

Direktur Jenderal PRL, Brahmantya Satyamurti mengatakan berbagai gudang yang telah dan akan dibangun itu menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI).

“Kalau anggaran, nanti yang dialokasikan bisa mencapai Rp 1,8 hingga Rp 2 miliar, itu sudah lengkap. Kapasitasnya 2.000 ton," ungkap Brahmantya, Rabu (11/1/2017).

Nantinya, enam gudang tersebut akan menggunakan sistem resi gudang. Selain enam gudang tersebut, telah terbangun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 Kabupaten/Kota.

Guna mendukung swasembada garam, Brahmantya menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan satgas yang dibentuk oleh lintas kementerian untuk mengawasi impor garam yang terdiri dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian BUMN dan Badan Pusat Statistik.

“Kita kelola jumlah maksimum dan kita kelola rencana achievmentnya, termasuk menghitung jadwal transhippmentnya," kata Brahmantya.

Data rencana impor garam dalam waktu dekat adalah 226.124 ton maksimum. Brahmantya menjelaskan, impor tersebut akan dilakukan dalam beberapa shipment.

“Jadi pengeluaran izinnya juga satu waktu, artinya kita bagi per shipment. Misalkan kita impor 50 ribu dahulu, jika itu sudah cukup ya gak usah impor lagi," jelas Brahmantya.