TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Raksasa produsen rokok Philip Morris International saat ini berupaya keras untuk menancapkan kukunya di pasar tembakau India yang bernilai US$ 11 miliar.

Bisnis mereka di India kini tengah terancam karena berdasar sebuah dokumen penting yang diterima Reuters, Pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk memperketat peraturan mengenai investasi asing di industri ini.

Dalam surat yang tidak dipublikasikan dari Philip Morris ke Kementerian Perdagangan India dan pihak terkait lain di pemerintahan, Philip Morris mengatakan adanya proposal yang 'diskriminatif' dan 'protektif'.

Merek menilai proposal tersebut akan menjadi batu sandungan atas rencana mereka dalam meluncurkan produk baru dan investasi lain di India.

Dua surat tertanggal Mei dan Oktober pada tahun lalu itu dikirimkan menyusul adanya pemberitaan oleh sejumlah media lokal tentang adanya kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah India.

"Adanya proposal pelarangan akan berdampak pada investasi kami ke depannya di India dan memaksa dilakukannya peninjauan ulang atas operasi kami secara keseluruhan, termasuk pembelian tembakau," jelas Martin G King, Philip Morris' Asia president, dalam surat tertanggal 13 Oktober kepada NITI Aayog.

NITI Aayog merupakan badan paling berpengaruh di India yang memiliki suara dalam kebijakan federal, termasuk yang berkaitan dengan investasi asing.

Sekadar informasi, India melarang investasi asing di pabrik rokok pada 2010.

Kendati demikian, Negeri Taj Mahal itu masih memperbolehkan perusahaan rokok untuk berinvestasi lewat kolaborasi teknologi. Investasi juga bisa berbentuk perusahaan dagang.

Dalam setahun terakhir, pemerintah India sudah mempertimbangkan apakah akan menghentikan ini semua dengan pertimbangan kepentingan kesehatan publik.

Bagi Philip Morris, India merupakan salah satu pasar yang paling penting bagi bisnis mereka.

Sumber : CNBC