TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nafsu besar pemerintah dalam mencari utang ke luar negeri belum dibarengi perbaikan kinerja pemanfaatannya.

Hal ini terlihat dilihat dari tingkat penyerapan utang luar negeri (ULN) yang masih buruk pada tahun lalu.

Data realisasi penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2016 yang didapat KONTAN, di 23 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menunjukkan, sampai kuartal III-2016 masih banyak kementerian dan lembaga yang kinerja penyerapannya di bawah 70 persen.

Bahkan di Kementerian Perhubungan, penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen.

Di tahun 2016, Kemhub mendapatkan pinjaman luar negeri US$ 658,1 juta untuk lima proyek transportasi.

Namun sampai kuartal III-2016, tingkat serapan pinjaman mereka baru US$ 168,1 juta atau terlaksana 25,5 persen.

Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang memperoleh pinjaman sebesar US$ 4,4 miliar untuk pembiayaan 37 proyek, sampai kuartal III-2016 baru menyerap US$ 2,445 miliar atau 55,6 persen.

Dengan nilai pinjaman sebesar US$ 389,2 juta untuk melaksanakan 23 proyek, Kepolisian juga baru bisa menyerap 53,8% atau sebesar US$ 209,4 juta.

Kinerja penyerapan pinjaman yang bagus hanya dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total nilai pinjaman sebesar US$ 53,8 juta, penyerapan sampai kuartal III-2016 sebesar US$ 44,8 juta atau 83,3%. Sementara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari nilai pinjaman sebesar US$ 21,3 juta, yang berhasil diserap adalah US$ 18,8 juta atau 88%.

Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kennedy Simanjutak mengatakan, masih belum maksimalnya penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2016 disebabkan oleh penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah.

"Itu membuat semua sibuk mengurusi penyesuaian anggaran, sehingga konsentrasi ke penarikan pinjaman sedikit terganggu," alasannya, akhir pekan lalu.

Selain itu, masalah rendahnya penyerapan juga disebabkan oleh kebiasaan penarikan pinjaman yang biasanya kencang di akhir-akhir tahun. Menurut Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anita Firmanti, selain masalah-masalah tersebut, kinerja penyerapan pinjaman juga sering terkendala masalah teknis waktu pelaksanaan proyek.

Dia menyebutkan, masalah penyerapan juga banyak disebabkan oleh proses administrasi yang membutuhkan waktu panjang. "Kami sudah membentuk tim untuk memperbaiki semua," janjinya.

Reporter: Agus Triyono