TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada 2018 pemerintah akan membangun lima proyek prioritas nasional di Kalimantan Tengah.

“Ada lima proyek prioritas nasional di Kalimantan Tengah tahun depan,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musrenbangprov Kalimantan Tengah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2018 pada Kamis, di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/4/2017).

Lima proyek tersebut yaitu Pembangunan Bandar Udara Muara Teweh; Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; Peningkatan Struktur Jalan Akses Menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau; Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; dan Pembangunan Jalan Akses Bandara Muara Teweh yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional.

Bambang menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati 10 prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, bidang infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Saat memberikan arahan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Tengah, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 mememperkuat prinsip Money Follows Program dengan pendekatan tematik, holistik, integratis, dan spasial, dengan penekanan meliputi, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.

Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah.

Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga "satuan 3" untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan.

Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai," ujar Bambang.

Untuk mendukung prioritas nasional, kata Bambang, diharapkan dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan), serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.