TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dalam rangka menindaklanjuti hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum 2017 yang lalu.

Dalam pertemuan sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menawarkan kepada Presiden RRT Xi Jinping sejumlah proyek investasi infrastruktur di tiga wilayah yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.

“Saya bersama Menko Maritim segera menindaklanjuti hasil pertemuan Belt and Forum agar kecepatan pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan,” kata Bambang Brodjonegoro ketika dihubungi wartawan di Beijing, Tiongkok, Kamis (15/6/2017).

Bambang menjelaskan, Pemerintah Indonesia ingin menawarkan sejumlah potensi investasi di Indonesia dalam forum tersebut.

Pemerintah Indonesia ingin memaksimalkan kerja sama dengan Pemerintah Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas berupa jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, kemaritiman, energi bersih dan pariwisata.

Bambang menilai, kunjungan ini sangat berarti bagi hubungan kerja sama ekonomi kedua negara. Menurutnya, banyak proyek investasi yang sangat potensial untuk ditawarkan dan ditindaklanjuti menjadi komitmen dalam perjanjian bisnis.

Saat ini pemerintah tengah fokus mengembangkan proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa, sehingga pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bertumpu di Pulau Jawa.

“Secara garis besar, tujuannya agar ada keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. Hal ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Apabila investasi yang sekarang tidak mencukupi maka kita akan upayakan mencari sumber yang baru. Karena itu kita dorong ada investasi Tiongkok yang masuk di luar Jawa, terutama di daerah yang relevan dengan Belt and Road,” kata Bambang.

Dalam kunjungan kerja ke Beijing, Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama-sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, melakukan serangkaian pertemuan dengan lembaga-lembaga yang dinilai sebagai potensial investor.

Salah satu investor potensial yang ditemui adalah China Development Bank (CDB), yang memiliki aset lebih dari USD 2 trillion, China Communication Construction Company (CCCC) dan CITIC. Dalam kunjungan ini, China Development Bank diundang untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Selain diundang untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi/pembangunan infrastruktur, investor juga diminta menanamkan modalnya (direct financing) melalui kerja sama dengan mitra lokal di Indonesia, termasuk BUMN.

Bambang memaparkan, di kawasan Sumatera Utara, Pemerintah menawarkan proyek investasi senilai USD 86,2 miliar untuk investasi di Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial Estate, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Kuala Namu International Airport and Aerocity dan Danau Toba MICE dan Pariwisata.

Sementara di kawasan Kalimantan Utara, Pemerintah Indonesia juga menawarkan proyek investasi senilai USD 45,98 miliar untuk investasi di kawasan industri Klaster Smelter Alumina dan Alumunium, Klaster Energi, kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning.

Sedangkan di kawasan Sulawesi Utara, Pemerintah Indonesia menawarkan proyek investasi senilai USD 69,45 miliar untuk investasi di Pelabuhan Internasional Bitung, Kawasan Industri Bitung, dan Manado dan Lembe MICE dan Pariwisata.

Menurut Bambang, dipilihnya Bitung, Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah investasi didasari pertimbangan posisi Bitung yang dianggap pemerintah cukup strategis, terutama di Bidang Kemaritiman dan Kepariwisataan yang memerlukan investasi cukup besar.

Sumatera Utara dipilih menjadi tujuan investasi karena adanya proyek pembangunan proyek Kuala Tanjung. Di Kalimantan Utara, Pemerintah menawarkan perluasan kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Air Bulungan yang memiliki potensi hingga 6.600 MW.

Saat ini, kata Bambang, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilannya terlihat dari naiknya peringkat Kemudahan Berusaha (Ease on Doing Business) di Indonesia oleh Bank Dunia dari peringkat ke-106 menjadi peringkat 91.

Ke depan fokus pemerintah akan memperbaiki dua indikator Ease on Doing Business yang sangat berpengaruh terhadap laju peringkat Indonesia yaitu prosedur memulai berusaha dan enforcing contract.