Hal lain yang dibicarakan adalah bagaimana memperkuat kerja sama Indonesia dan EFTA (Iceland), Liechtenstein, Norway dan Switzerland), yang bisa memperat hubungan perdagangan antara Asia dan Eropa. Menteri Bambang juga menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan pemerintah Swiss terutama dalam hal vokasi, kerahasiaan bank, dan base erotion and profit sharing (BEPS).

Selain Swiss, pertemuan bilateral juga dilakukan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Strategy and Finance Korea Selatan Dong-Yeon Kim. Pertemuan ini strategis mengingat Korea Selatan sebagai pemegang saham terbesar dalam AIIB, yakni 3,81%.

Dalam pertemuan, pemerintah Indonesia melihat kebutuhan pengembangan infrastruktur global diformalkan dalam agenda utama G20, bukan regional.

Pada acara Governor's Seminar sebagai bagian dari rangkaian Annual Meeting AIIB 2017 dengan topik Financing Infrastructure in Asia pada Sabtu (17/6), Menteri PPN/Kepala Bappenas RI tampil sebagai panelis antara lain bersama dengan Vice President of AIIB dan mantan Perdana Menteri Pakistan, serta Financial Secretary, Hongkong.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang mengajak lebih banyak lagi investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, sejauh ini terus dan telah mengatasi tantangan yang menghambat investasi seperti reformasi peraturan dan fiskal.

Indonesia kini sudah mempunyai Kantor Bersama untuk Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, kunci sukses pembiayaan infrastruktur dari pendanaan swasta termasuk PPP studi kelayakan yang berkualitas dan kesiapan pemerintah dalam bentuk regulasi yang memudahkan investasi.

Ia juga menyampaikan bahwa studi yang dilaksanakan Bappenas mengenai dampak pembangunan infrastruktur, tidak hanya direct beneficiary pada sisi konstruksi namun juga pada leading sector yakni pertanian, manufaktur dan pariwisata.

Selain itu juga dijelaskan mengenai urgensi dan justifikasi pembangunan high speed rail/train.