Utang Pemerintah Naik Rp 1.097,74 Triliun, Thomas Lembong: Yang Mengkritik Itu Konyol
"Kami diserang dan dituduh punya utang tinggi, saya justru sangat senang. Terlihat betul konyolnya mereka," kata Thomas Lembong
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sampai dengan akhir bulan Juni 2017, posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp 3.706,52 triliun.
Data Kementerian Keuangan menyebutkan, jumlah utang pemerintah tersebut terakumulasi sebesar Rp 1.097,74 triliun dibanding posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.
Tambahan utang tersebut dialokasikan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai, mereka yang mengkritik tingginya utang Pemerintah saat ii konyol.
"Kami diserang dan dituduh punya utang tinggi, saya justru sangat senang. Terlihat betul konyolnya mereka," kata Thomas di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
Thomas menjelaskan, perekonomian Indonesia tengah diapresiasi oleh internasional. Terutama oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor's atau S&P, Fitch Ratings dan Moody's Investor Service, yang memberi investment grade rating kepada Indonesia.
Thomas menceritakan, tiga lembaga pemeringkat ini merupakan lembaga penilai yang paling ketat dan kejam. Dia menyebut, dua negara superpower, Amerika Serikat dan China pernah diturunkan peringkatnya oleh Moody's Investor Service.
"Saat dunia memuji-muji kita, malah dikritik utang kita terlalu tinggi. Jadi bagi saya, kalau utang dikritik itu seperti kita menang maraton, tapi dikritik karena kurang atletis," kata Thomas.
Baca: Prabowo: Silakan Berkuasa Sampai 10 Tahun, 20 Tahun, Sejarah Akan Menilai
Dia mengatakan, investor tak melihat utang sebuah negara untuk berinvestasi. Mereka memandang utang negara tersebut dialokasikan untuk apa.
Thomas berpendapat, negara wajar berutang asal digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan gizi, dan pendidikan.
"Ini akan membuat ekonomi semakin produktif. Terbalik kalau utang dibuat foya-foya seperti untuk subsidi BBM Rp 100 triliun per tahun, itu pemborosan," kata mantan Menteri Perdagangan itu.
Penulis: Kurnia Sari Aziza
Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul: Thomas Lembong Anggap Konyol Pihak yang Kritik Utang RI