TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Direksi Jakarta International Container Terminal  (JICT)  dianggap mempermainkan pengguna jasa pelabuhan dan mengancam perekonomian nasional dengan membiarkan mogok kerja berlarut-larut.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Peringatan I secara sepihak, Direksi jelas sedang memberangus pekerja yang sedang mogok.

Apalagi dengan adanya pengiriman formulir kesepakatan bagi pekerja yang ingin bekerja kembali dan rencana pengeluaran Surat Peringatan kedua dari Direksi serta sterilisasi area kantor JICT, Senin (7/8/2017).

Direksi beralasan pengeluaran surat peringatan I sepihak hanya sebagai himbauan.

Baca: Direksi PT JICT Imbau Para Pekerja Segera Kembali Bekerja

"Jelas ini sebagai tindakan intimidasi karena ada pemotongan gaji 10 persen dan bonus produksi 15 persen," kata Firmansyah, Sekretaris Jendral Serikat Pekerja JICT dalam keterangan pers, Minggu (6/8/2017).

Padahal, kata dia  dalam konferensi pers, Direksi JICT akui ada kelambatan pelayanan pelabuhan.

Tapi alih-alih cari solusi dengan pekerja, mereka malah unjuk kekuatan dengan ambil alih 720 meter dermaga JICT untuk dioperasikan oleh Koja.

Baca: Serikat Pekerja: Ada yang Tiupkan Isu Buruh Digaji Besar untuk Gagalkan Mogok Buruh JICT

Firman menduga adaa yang tidak beres dengan langkah Direksi JICT dan sangat mungkin ada agenda terselubung di balik pembiaran mogok.

"Mulai dari memainkan isu gaji besar, pengusiran pekerja sebelum mogok, penerbitan surat peringatan sepihak dan pengkondisian sekuriti swasta dalam jumlah masif untuk melakukan sterilisasi area kantor JICT Senin  (7/8)," katanya.