Kementerian PUPR Tak Bisa Paksa Masyarakat Beralih ke Transaksi Non-Tunai di Jalan Tol
"Saya kan tidak bisa memaksa orang menggunakan jalan tol," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada akhir Oktober 2017 nanti, semua gerbang tol akan menerapkan transaksi non tunai. Namun realisasinya sampai saat ini baru 49 persen masyarakat yang memakai uang elektronik di gerbang jalan bebas hambatan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat beralih dari transaksi tunai ke non tunai di jalan tol.
Pihaknya hanya bisa mengajak mereka melalui sosialisasi.
"Saya kan tidak bisa memaksa orang menggunakan jalan tol," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Salah satu cara agar menarik pengendara menggunakan transaksi non tunai dengan diskon. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dan mulai membeli kartu elektronik untuk gerbang tol.
Baca: Seperti Ini Alur Dugaan Aliran Duit Proyek e-KTP ke Setya Novanto Lewat Keponakannya
Baca: Ribuan Peserta Aksi 229 Gelar Salat Jumat di Jalan
"Kita teruskan tim kampanyenya diskonnya untuk memayungi operasional kampanyenya untuk persuasi masyarakat," ungkap Basuki.
Basuki menambahkan, kendati banyak masyarakat belum ingin beralih sepenuhnya ke transaksi non tunai, tetapi pemerintah tetap mengurangi gerbang pembayaran tunai. Hal tersebut menurut Basuki cara memaksa yang halus.
"Maksanya mungkin dengan dikurangi yang (gerbang tol) tunai," papar Basuki.