TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajak swasta dalam pekerjaan proyek infrastruktur.

KADIN mengutip isi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 bahwa BUMN menjalankan bisnis dengan swasta dalam rangka demokrasi ekonomi.

Anggota Komite Kadin Bidang BUMN, Krisnaraga Syarfuan mengungakapkan aspriasi dari daerah selama ini menunjukkan mereka tidak diajak Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

"Mungkin sekarang kita lihat lagi pembangunan infrastruktur. Saya rasa itu memang partisipasi BUMN yang boleh katakan sudah siap segalam macam sudah ada. Dari perusahaan, bank, dan tugas dari kementeriannya. Baik itu dijalankan, cuman unsur swasta perlu diajak karena di undang-undang ada disebut dmeokrasi ekonomi," kata Krisnaraga saat diskusi 'Monopoli BUMN?' di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Menurut Krisnaraga, BUMN kini sangat banyak bermain di proyek-proyek yang diinisiasi oleh Pemerintah. Krisnaraga juga mengkritik lantaran BUMN menjadi tidak fokus karena usahanya merembet ke bawah yang mendirikan banyak anak perusahaan.

"Saya rasa ini kurang pas karena ada swasta ini, UMKM daerah dan itu perlu diajak supaya sustainable dalam ekonomi kita," kata dia.

Krisnaraga meningatkan tidak semua perusahaan swasta berkelas besar. Banya di antara swasta tersebut yang masih tergolong medium dan bahkan kecil.

Baca: Chairul Giano Kembali Berakting dalam Film Televisi

Untuk itu, Krisnaraga berharap swasta tersebut bisa meningkatkan kelasnya.

"Jadi saya rasa di negara kita ini perlu sinergi, swasta juga. Karena kekuatan di bawah labil itu. Maka yang di atas ini pengusaha medium ke atas dan BUMN saya rasa perlulah sinergi untuk satu pekerjaan," kata dia.

Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan kritiknya terhadap BUMN saat penutupan Rakornas Kadin 2017, di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Rosan mengutarakannya di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir untuk menutup Rakornas.

"Mohon maaf, BUMN ambil banyak porsi swasta dan UMKM. Karena kita tahu, BUMN (memiliki) katering sama pakaian dibikin sama cicit (perusahaan) mereka. Ini kan jatah UMKM," kata Rosan.