Jurus Menkeu Sri Mulyani Tanggulangi Defisit Keuangan BPJS Kesehatan
Menurutnya, operasional BPJS Kesehatan haruslah lebih diefisienkan lagi dengan menggunakan referensi dari lembaga serupa dari berbagai negara.
Penulis: Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Itu point pertama dan yang jadi tanggung jawab BPJS (Kesehatan) dan menejemennya adalah efisiensi,"
Begitulah kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati ketika menyampaikan hasil rapat koordinasi penanganan dan pencegahan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Menurutnya, operasional BPJS Kesehatan haruslah lebih diefisienkan lagi dengan menggunakan referensi dari lembaga serupa dari berbagai negara.
Baca: Ritz Carlton Riyadh, Jadi Penjara Pangeran Saudi Diduga Korupsi
Perempuan kelahiran Bandar Lampung, 55 tahun lalu itu menjelaskan efisiensi operasional dari BPJS Kesehatan masih bisa dilakukan, tentunya dengan tidak mengurangi kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain melakukan efisiensi, mantan Managing Director World Bank itu juga menyebutkan, bagi hasil cukai dan pajak rokok dari pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani menjelaskan, pajak rokok amatlah logis dilakukan, karena penyakit yang disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi rokok tidak sedikit.
Baca: Dikenalkan ke Agen, Podomoro Park Pecahkan Rekor Minat Konsumen Properti di Bandung
Diharapkan, jurus-jurus keuangan tersebut dapat menanggulangi dan mencegah defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.(*)
