Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Holding BUMN Industri Pertambangan Harus Kuasai Peta Sumber Daya Mineral

Informasi yang lengkap tentang potensi sumber daya mineral (SDM) di Indonesia akan menghindarkan holding dari salah pengelolaan.

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Holding BUMN Industri Pertambangan Harus Kuasai Peta Sumber Daya Mineral
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Didik J. Rachbini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mendorong agar holding BUMN Industri Pertambangan segera menjalankan strategi jangka pendek yaitu penguasaan informasi dan pengelolaan tambang.

Menurut ekonom senior tersebut, informasi yang lengkap tentang potensi sumber daya mineral (SDM) di Indonesia akan menghindarkan holding dari salah pengelolaan.

Penguasaan informasi menjadi hal sangat penting karena menjadi penuntun yang dapat menghindarkan dari kerugian.

Jika tidak punya informasi lengkap, tentang potensi sumber daya mineral, minyak, dan tambang di Indonesia, mereka bisa jatuh dalam jebakan asymetric information.

"Kalah terus, dibodohi, rugi, dan seterusnya. Itu dulu ya paling penting,” jelas mantan anggota parlemen Komisi VI periode 2004-2009 itu, saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, penguasaan informasi harus segera menjadi agenda utama supaya kasus Freeport di masa lalu tidak terulang lagi.

Baca: Kritisi Holding BUMN Pertambangan, Ini Pendapat Fraksi PKS

BERITA TERKAIT

“Supaya tidak seperti kasus Freeport di masa lalu, orang lain, orang luar lebih tahu potensi kita. Jadi harus lakukan penguasaan dan pengelolaan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sekaligus mengetahui peta potensi sumber daya mineral dan tambang di Indonesia,” lanjutnya.

Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa misi utama pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan adalah mengembalikan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Misi khususnya adalah divestasi 51% saham Freeport. Karena ini sudah saatnya setelah 50 tahun (dikuasai asing),” tegas Budi.

Sesuai mandatnya, holding ini dibentuk untuk mendukung demokrasi kerakyatan.

Baca: Menteri Rini Beri Jaminan ke DPR Sanggup Awasi Holding BUMN Tambang

“Marwah pembentukan kami itu demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan. Justru ini kebablasan, kok (Freeport) sampai dikuasai asing. Harta ini milik seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya pegawai dan pemiliknya rakyat. Ini demokrasi kerakyatan,” papar Budi.

Didik mengingatkan agar holding BUMN Industri Pertambangan segera melakukan pembenahan ke dalam agar organisasi BUMN ini efisien dan efektif, sesuai tujuan awal pembentukan holding.

Ia menyebutkan, supaya transformasi holding untuk menjadi besar berjalan baik, holding harus mampu meningkatkan setoran royalti kepada negara karena selama ini setoran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN masih kalah jauh dengan setoran cukai .

“Dengan adanya holding, sinergi menjadi lebih baik. Ke depan kami akan speed up pengembangan hilirisasi. Dengan begitu skala bisnis bisa di-leverage, bisa multiply hasilnya. Melalui langkah-langkah tersebut kami bisa meningkatkan penguasaan sumber daya mineral (SDM),” jelas Arie Prabowo Ariotedjo, Direktur Utama PT Antam Tbk.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas