TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani pinjaman untuk membangun sarana dan prasana proyek Light Rail Train (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Nilai kontraknya sebesar Rp 19,250 triliun dengan pembagian untuk kredit investasi Rp 18,1 triliun dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja.

Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit dilakukan dengan 12 bank sindikasi. Hal itu termasuk Himbara, bank swasta nasional dan swasta asing yang diwakili Joint Mandated Lead Arranger and Book Runner (JMLAB).

Baca: Faktor Ini Membuat Agil Munawar Cepat Beradaptasi dengan Singo Edan

"Ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan. Karena baru pertama kalinya suatu proyek pemerintah bisa ditangani secara sindikasi," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (28/12/2017).

Menko Luhut menjelaskan pinjaman sebesar Rp 19,250 triliun punya jangka waktu kontrak selama 18 tahun. Angka tersebut diakui Luhut cukup besar dan bisa dijadikan model pendanaan proyek pemerintah lainnya di masa depan.

"Sekarang tidak harus membebani APBN, model pendanaan seperti ini akan kita refinancing setelah berjalan 3-4 tahun ke depan.

Sementara itu Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro menjelaskan penandantanganan kontrak pinjaman dengan bank sindikasi adalah komitmen perseroan mendukung proyek LRT.

"Setelah ini kita semua berharap proses pengerjaan proyek ini lancar dan dapat memenuhi target operasionalnya pada 2019 nanti," ujar Edi.