Yunarto Wijaya: Kerusuhan, Pergantian Rezim, Biasanya Selalu Didahulu oleh Krisis Ekonomi.
"Buat orang ekonomi sebenarnya nggak terkait peduli terkait politik, tapi politik ada harapan kalau ada kepastian faktor ekonomi," ujar Yunarto
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertengahan tahun 2018 ini, akan diserselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi pun dikhawatirkan akan mengalami goncangan terpengaruh tahun politik ini karena para investor lebih memilih wait and see.
Executive Director of Charta Politika, Yunarto Wijaya berpendapat, sebenarnya politik lah yang terpengaruh ekonomi.
"Buat orang ekonomi sebenarnya nggak terkait peduli terkait politik, tapi politik ada harapan kalau ada kepastian faktor ekonomi," ujar Yunarto saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Yunarto mencontohkan misalnya saat terjadi pergantian rezim biasanya dikarenakan adanya krisis ekonomi setelah itu barulah politik mulai terpengaruh.
"Sejarah dunia, kerusuhan, pergantian rezim, biasanya selalu didahulu oleh krisis ekonomi. Orang lapar barulah melakukan perubahan, perlawanan politik. Jatuhnya pasar saham ya karena faktor ekonomi bukan faktor politik," ujar Yunarto.
Sebelumnya, Bhima Yudhistira peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), menyebutkan dengan adanya Pilkada jumlah investor asing akan menurun tetapi investor dari dalam negeri diperkirakan akan melonjak.
Baca: Nasi Kebuli Jadi Menu Makan Siang Terakhir Khofifah Sebelum Pamitan
Baca: Wajah Tegang Idrus Marham Saat Upacara Pelantikan Seketika Cair dan Banyak Menebar Senyum
"Terpengaruh pilkada iklim investasi didominasi investor domestik, dan investasi juga tidak akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2018," ungkap Bhima, Rabu (17/1/2018).
Pemerintah diharapkan berhati-hati dalam menentukan keputusan dibidang ekonomi terutama soal pajak untuk menjaga iklim usaha.
Kemudian ekspor barang-barang jadi juga disarankan agar ditingkatkan karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
"Agar lebih kondusif menjaga stabilitas keamanan itu penting dengan mengoptimalkan ekspor barang jadi karena nilai tambahnya bagus dan infrastruktur juga harus makin tumbuh optimal, jadi percepatan konektivitas bukan cuma orang tapi juga barang," ungkap Bhima.
Sementara itu pada tahun politik 2018 ini pemerintah menargetka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen atau meningkat 0,3 persen dari target 2017 sebesar 5,1 persen.
