Kementerian Kelautan dan Perikanan Dorong Industri Perikanan Ramah Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong usaha perikanan yang ramah lingkungan untuk segera diaplikasikan di Indonesia.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong usaha perikanan yang ramah lingkungan untuk segera diaplikasikan di Indonesia.
KKP sendiri sudah mencoba menjalankan itu dengan sejumlah cara
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan ada 4 cara yang dilakukan oleh pihaknya.
"Kami membagikan alat tangkap ramah lingkungan, kemudian memberikan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Ketiga, membekukan izin penggunaan alat tangkap terlarang, dan terakhir, membebaskan pungutan hasil perikanan bagi kapal kecil berukuran di bawah 10 gross ton," ujar Nilanto, dalam Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jl Medan Merdeka Barat no.9, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).
Baca: Di Jalan Sini, ya Cuma Bambang Soesatyo yang Punya Mobil-mobil Keren
Hal itu perlu dilakukan, kata Nilanto, karena penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1,9 triliun.
Untuk itu, pada 2016, KKP menyiapkan 754 unit bantuan kapal perikanan dan membagikan 7.255 unit alat tangkap ramah lingkungan.
Selain itu, peningkatan biomass ikan juga mengalami peningkatan pesat.
Hanya dalam 1 tahun (2015-2016), reformasi perikanan yang digalakan mampu meningkatkan hingga 26,2 persen stok ikan lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) laut Indonesia.
Nilanto menyebut hasil studi KKP bekerja sama dengan University of California Santa Barbara (UCSB) menunjukkan, kebijakan anti IUU Fishing 2014 telah mampu menurunkan hingga 25 persen eksploitasi perikanan.
Baca: Tak Bersedih Aset Berharganya Disita KPK, Rita: Tidak Apa-apa, Harta Dunia Itu
Demi menjaga sumber daya perairan, KKP juga melepas 3,7 juta ekor kepiting dan sejenisnya ke habitat dan menyelamatkan 158 ekor hiu koboi dan hiu martil, serta 22 ribu ekor penyu.
"Upaya ini telah menyelamatkan nilai sumber daya perikanan dari Rp 37 miliar pada 2015 menjadi Rp 307 miliar pada 2016 atau setara dengan 825 persen. Tak hanya itu, rehabilitasi wilayah pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, untuk mencapai agenda utama peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP telah menyiapkan bantuan 665.746 premi asuransi nelayan, 6.853 unit alat penangkap ikan, dan 926 unit kapal penangkap ikan.
Tak hanya untuk nelayan tangkap, menurut Nilanto, bantuan juga diberikan untuk stakeholder kelautan dan perikanan lain seperti pengolah dan pemasar, pembudidaya, dan petambak garam.
Di bidang pengolahan dan pemasaran, KKP memberikan bantuan 67 unit cold storage, 243 mesin ice flake, 15 integrated cold storage, dan 150 unit sarana sistem rantai dingin.
Baca: Warga Pasar Tembung Mengutuk Keras Aksi Pembunuhan Keji Siswi SMA
Bagi para pembudidaya ikan, KKP memberikan 2.915 unit sarana dan prasarana budidaya, 297,3 juta ekor benih ikan, dan 392 paket pakan ikan mandiri. Pemeritah juga menjalankan 4 program prioritas yaitu pemulihan tambak ikan di 20 daerah, revitalisasi 250 unit keramba jaring apung (KJA), pengembangan 210.000 ha lahan minapadi, dan bantuan budidaya lele sistem bioflok di 60 wilayah.
"Adapun untuk petambak garam, pemerintah membangun 12 unit gudang penyimpanan, menyediakan 939 hektare terpal pembuat garam (geoisolator), dan memberikan bantuan sarana produksi di 21 kabupaten," katanya.
Ia juga mengungkap jika sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga terus dibina dengan memberikan penyuluhan kepada 157 ribu kelompok dan pelatihan sertifikasi kompetensi kepada 42 ribu orang.
Baca: Chopperland Jokowi Bisa Melaju Hingga 100 Km Per Jam
Dalam usaha memacu denyut perekonomian melalui sentra bisnis perikanan, pemerintah juga menyiapkan 5 infrastruktur pendukung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan total biaya pembangunan Rp 620,4 miliar yang terdiri dari 1.010 unit kapal dan alat penangkap ikan, 10 integrated cold storage, 2 gudang rumput laut, 36 dermaga apung, dan 450 alat budidaya.
Dengan adanya pusat bisnis di pulau-pulau terdepan Indonesia, tren ekspor menunjukkan peningkatan dari 3,94 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 4,17 miliar dolar AS pada 2016, dan diprediksi kembali meningkat menjadi 4,30 miliar dolar AS pada 2017.
Nilanto berharap nantinya selain berupaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan menempatkan sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.